Hiperealitas

Tapi karena telanjur dipersepsi publik sebagai sempurna, pada akhirnya persepsi itu pun luruh.

Padahal, tentu saja dua hal yang berbeda antara kriteria penilaian yang diterapkan oleh media yang menobatkan sang kepala daerah itu dengan ambisi dia mendorong istrinya sebagai pengganti.

Tapi fakta itu sekaligus menunjukkan kepada kita memang manusia tak ada yang sempurna.

Penobatan Rismaharini dan Yoyok sebagai kepala daerah antikorupsi sungguh suatu keberanian bagi dewan juri dan lembaga yang memberikannya.

Saya miris, apa jadinya kalau kedua kepala daerah yang sudah telanjur dinobatkan sebagai antikorupsi itu tiba-tiba tersangkut hukum gara-gara korupsi.

Bukan soal pengkhianatan kedua kepala daerah itu terhadap juri dan lembaga pemberi award- nya, melainkan persepsi publik yang telanjur melekat tiba-tiba retak dan kepercayaan publik hancur.

Apalagi, kondisi hukum di negeri ini menjadi alat permainan politik para penguasa.

Salah satu contoh saja, baru saja Rismaharini gonjang-ganjing karena jadi tersangka oleh Polda Jawa Timur, yang diumumkan oleh pijak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Namun kasus ini kemudian diralat oleh Polri dan status Rismaharini bukan sebagai tersangka.

Kasus ini mempertontonkan kepada publik bahwa hukum jadi mainan politik.

Di tengah melimpahnya media, baik media konvensional maupun media digital, realitas yang hadir begitu cepat menggelembung.

Tak sedikit para aktor, terutama pejabat, kepala daerah, politisi, dan artis, berlomba mencari perhatian media untuk tampil sebagai hero dalam hal apa pun.

Pekerjaan yang sudah jadi kewajiban pun, walau hanya sedikit, ingin tampil di publik sebagai sebuah terobosan spektakuler.

Hal itu jadi lebih mudah dilakukan dengan maraknya media sosial.

Motivasi dari semua itu tak lebih dari tepuk tangan massa.