Ajip Rosidi

Berbeda pula dengan Gubernur yang mengaku nekat berpidato dalam bahasa Sunda, Pak Menteri berpidato dalam bahasa Indonesia yang kaku. Lebih membingungkan, pidatonya itu mengaitkan dengan konteks merayakan 17 Agustus.

Tentu Pak Menteri menyadari sedang berdiri dalam konteks acara penyerahan Hadiah Sastra Rancage.Tapi karena gelap mengenai apa itu Hadiah Sastra Rancage, baik aspek filosofis, sosiologis maupun historisnya, isi pidato pun tidak nyambung dengan konteks acara. Tapi mungkin karena perlu panggung, ia percaya diri berdiri di depan khalayak yang didominasi seniman dan penulis, yang umumnya kritis dan malas mendengar pidato yang sifatnya official. Saya pun tak sanggup menyimak hingga tuntas.

Langkah Hadiah Rancage menginjak ke-27. Saya mengikutinya sejak yang kedua, 1990, di Perpustakaan Gedung Merdeka. Kecuali yang di Bali dan Surabaya, saya selalu hadir.

Tidak banyak penyelenggaraan hadiah sastra yang staminanya cukup panjang hingga seperempat abad, dengan pemenang berjumlah banyak serta melibatkan banyak juri.

Diselenggarakan berkeliling dari kampus ke kampus, dari kota ke kota, atas usaha dan inisiatif pribadi, dengan dukungan mereka yang bisa memahami visi Kang Ajip. Kalaupun ada sokongan, atas ikhtiar panitia yang cukup melelahkan.

Kalau bukan karena kanyaah, tentu akan berpikir betapa besar uang dan energi yang terkuras demi sesuatu yang dianggap orang ada di awang-awang, tidak konkret, tidak realistis, jauh dari urusan perut, apalagi bisa menghasilkan kursi jabatan empuk.Tak mustahil orang bertanya, sebetulnya Kang Ajip ini nyaah kepada siapa dan kepada apa? Orang mungkin akan menganggap Kang Ajip hanya menyia-nyiakan waktu, usia, dan uang. Atau juga setua itu masih mengejar pencitraan.

Itulah yang tak teraba oleh banyak orang sehingga tidak banyak orang yang menganggap penting apa yang dilakukan oleh Kang Ajip, sekalipun sekadar hadir.

Bisa saja menganggap perpustakaan yang mentereng dan hadiah sastra yang mengobral uang itu sebagai kebutuhan Ajip dalam mengukuhkan citranya.

Tapi buat apa? Bukankah kebutuhan pencitraan selalu terkait dengan tujuan politis, terutama jabatan?

Kalau mau diendus sebagai politik sastra, bukankah nama Ajip Rosidi sudah mengorbit dalam jagat sastra nasional, bahkan internasional?

Jelas tidak relevan jika kebutuhan pencitraan disematkan pada Kang Ajip.

Ide dasarnya pun sering keliru dipahami.

Kegigihannya dalam memperjuangkan kebudayaan Sunda, jika menyimak esai-esainya dan reaksi dingin sikap pemerintah, baik pusat maupun daerah, barangkali dipandang sebagai pengusung tribalisme.

Berkat keberhasilan Pemerintah Orde Baru mengeramatkan NKRI tanpa menyelami jiwa kebudayaan, akhirnya gagasan Ajip Rosidi tentang pentingnya bahasa daerah dicurigai sebagai pengganggu, kalau bukan dianggap ancaman.

Celakanya, mitos itu terwariskan hingga kini. Meskipun dalam konstitusi jelas ada rengkol-nya, kebijakan bahasa daerah dalam pendidikan layaknya anak jadah. Ditendang dari kurikulum 2013. Tak tebersit sedikit pun gagasan-gagasan kebudayaan Kang Ajip itu bermaksud menempatkan kebudayaan dan bahasa Sunda sebagai superioritas di antara kebudayaan dan bahasa yang hidup di Indonesia. Hadiah Sastra Rancage adalah buktinya. Setelah Sunda, Jawa, Bali, dan Lampung, kali ini sastra Batak ia peluk. Para penulis dan juri dari Jawa, Bali, Lampung, dan Batak tetap merasa sebagai Indonesia.