Alur Pendaftarannya Dibuat Transparan, PPDB 2019 Persulit Jalur 'Titipan'
Aturan zonasi dan kecilnya kuota penerimaan untuk jalur prestasi ataupun kedinasan orang tua siswa membuat sulit untuk mendapatkan 'kuota titipan'.
Penulis: Haryanto | Editor: Seli Andina Miranti
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto
TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Purwanto mengatakan, banyak kepala sekolah yang mengaku terbantu atas aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019.
Kepada Purwanto, sejumlah kepsek tersebut mengatakan bisa tidur lebih nyenyak pada PPDB tahun ini dibandingkan tahun tahun sebelumnya.
"Bahwa Alhamdulillah PPDB sekarang, mereka bisa tidur nyenyak karena tidak ada yang berani nitip atau sejenisnya," kata Purwanto saat ditemui disela kegiatannya di Sukasari, Purwakarta pada Rabu (26/6/2019).
Kadis yang akrab disapa Ipung itu menjelaskan bahwa sejumlah aturan PPDB mengharuskan transparansi proses.
Selain itu adanya aturan zonasi dan kecilnya kuota penerimaan untuk jalur prestasi ataupun kedinasan orang tua siswa membuat sulit untuk mendapatkan 'kuota titipan'.
"Alhamdulillah hal itu karena sistem PPDB saat ini sudah transparan banget ya, memudahkan banyak pihak," ucap dia.
Meski demikian, Purwanto menyebut, pihaknya telah membuka posko pengaduan khusus menangani keluhan PPDB 2019.
Posko yang berada di kantor Disdik Purwakarta, Gang Beringin, Nagritengah, Purwakarta itu diakuinya tidak pernah sepi.
Hampir setiap hari selalu ada orang tua siswa yang datang untuk komplain, atau sekedar bertanya dan meminta informasi.
"Kebanyakan masyarakat menanyakan mengenai zonasi dan meminta saran untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang memang sesuai dengan aturan zonasi," ujarnya menambahkan.
Ia meyakini, belasan ribu siswa lulusan SD yang akan melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP tidak akan kekurangan kelas.
Sebab jumlah ruangan kelas dengan jumlah SMP sederajat telah memadai dan cukup menampung lulusan SD.
Setelah melakukan monitoring ke sejumlah sekolah, Ipung mengaku kuota siswa dan jumlah pendaftar masih terbilang masih seimbang.
"Yang tidak tertampung di SMP negeri, kami asumsikan mereka akan masuk ke SMP swasta, Mts negeri atau swasta dan ada yang pindah ke luar kota," kata dia menjelaskan.
