Pemprov Jabar dan Kemenlu Rancang Pembantukan Tim 'Dubes' Jabar
Gubernur Jabar Ridwan Kamil akan membentuk tim diplomasi Jabar bertugas melaksanakan kerja sama di berbagai bidang antara Jabar dengan negara lain
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Dedy Herdiana
Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan membentuk tim diplomasi Jabar yang bertugas melaksanakan kerja sama di berbagai bidang antara Jabar dengan negara lain.
Tim ini akan beranggotakan para diplomat atau mantan duta besar RI asal Jabar.
"Mereka akan menyambungkan pintu kerja sama luar negeri dan mengenalkan Jabar," ujar Emil, sapaan Gubernur, di rumah dinas Gedung Pakuan Bandung, Senin (18/3).
Emil mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Mashudi terkait pembentukan tim tersebut dan mendapat respon positif.
Mengenai nama dan jumlah anggotanya saat ini masih dirumuskan.
"Saya sudah minta ke Kemenlu dan responnya baik, jumlahnya Bu Menteri dan saya masih menghitungnya. Program itupun belum diberi nama, apakah Dubes Jabar atau tim diplomasi Jabar kita belum putuskan," jelasnya.
• DPRD Jabar Dorong Desentralisasi Pelayanan Disdukcapil di Jawa Barat
Emil menginginkan ada program penguatan diplomasi Jabar. Jadi tim yang dibentuknya itu akan ditarik masuk ke dalam sebuah sistem sehingga kebutuhan yang kapasitasnya tidak dimiliki oleh ASN dapat diisi oleh para mantan diplomat tersebut.
"Tim ini nanti akan diinstitusikan supaya transparan, jelas nama dan tugasnya. Selama ini dalam setahun saya dapat undangan dari luar negeri sebanyak 100 undangan, yang penuhi hanya 4 kali," ujarnya.
Saat ini perlu Pemprov sedang menerapkan Government 3.0 atau birokrasi dinamis, yakni pemerintah menjadi akselerator pembangunan, bukan operator. Jadi pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tapi bekerja sama dengan pihak lain atau pentaheliks.
• Pemprov Jabar Harus Perhatikan Skala Prioritas Pembangunan
"Dengan birokrasi 3.0 ini kita merangkul elemen masyarakat yang dianggap bisa membawa kebermanfaatan ke dalam sistem pemerintahan, contohnya program diplomasi Jabar ini atau Tim Akselerasi Pemerintahan (TAP)," jelasnya.
Birokrasi 2.0 atau birokrasi performa yaitu reward and punishment saat ini sudah ditinggalkan oleh pemerintahan di berbagai negara. Birokrasi ini masih menganggap urusan pembangunan masih urusannya birokrasi atau seolah-olah kemajuan pembangunan itu harus dilakukan oleh dinas. (Sam)
• Manfaat Minum Air Rebusan Daun Sirih, Berbagai Penyakit dan Masalah Kewanitaan Bisa Sembuh
• Disebut Pelakor, Bella Luna Kabarnya Akan Laporkan Istri Nana dengan Tuduhan Pencemaran Nama Baik