Pemprov Jabar Harus Perhatikan Skala Prioritas Pembangunan

Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara, menghimbau perencanaan pembangunan daerah harus benar-benar memperhatikan skala prioritas.

Pemprov Jabar Harus Perhatikan Skala Prioritas Pembangunan
Istimewa
Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara memberikan sambutan dalam Acara Pembukaan Pra Musrenbang Kewilayahan Provinsi Jawa Barat bertempat di Braga Ballroom Hotel Crowne Plaza, Kota Bandung, Senin (18/3/2019). 

Laporan wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara, menghimbau perencanaan pembangunan daerah harus benar-benar memperhatikan skala prioritas.

Menurutnya saat ini percepatan di sektor pendidikan dan kesehatan jauh lebih penting untuk Jawa Barat.

Irfan menyebut kebutuhan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Jawa Barat saat ini masih mengalami kekurangan dan sebagian mengaharuskan masyarakat menyebrang ke daerah lain untuk mengakses fasilitas pendidikan atau kesehatan.

“Saya ingin menitipkan pembangunan Cirebon dan Tasikmalaya itu harus demikian menarik. Supaya masyarakat di wilayah tersebut tidak usah berangkat ke luar daerah untuk mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan. Maka di Cirebon dan Tasikmalaya harus ada universitas yang bagus, rumah sakit yang bagus dan tempat pelayanan masyarakat yang baik,” ungkap Irfan dalam sambutannya dalam Acara Pembukaan Pra Musrenbang Kewilayahan Provinsi Jawa Barat bertempat di Braga Ballroom Hotel Crowne Plaza, Kota Bandung, Senin (18/3/2019).

Mohamed Salah Mandul Cetak Gol di Musim Sekarang, Bek Liverpool Ini Beri Pembelaan

Selain di Tasikmalaya dan Cirebon, hal senada pun terjadi di Kota Depok. Irfan menyatakan saat ini di Kota Depok hanya terdapat 14 Sekolah Menengah Atas (SMA), yang membuat jumlahnya belum sesuai dengan kebutuhan.

“Di Depok SMA hanya ada 14, seharusnya ada 25. Ini harus menjadi pemikiran kepala dinas pendidikan. Jangan hanya alokasi anggaran digunakan untuk alat peraga, edubox, harusnya sekolah dulu dibuat. Karena SMA kewenangannya ada di Pemerintah Provinsi," katanya.

Akibat kurangnya jumlah sekolah mengah atas hal tersebut memaksa masyarakat Depok menyekolahkan anaknya ke Jakarta.

“Akibat kekurangan ini, kasihan anak-anak di Depok harus menyeberang ke Jakarta”ujarnya. Saya harapkan, pertama akses pendidikan yaitu SMA di Kota Depok harus segera diwujudkan selayak-layaknya,”ucapnya.

Foto-foto Kamar Nike Ardilla yang Tak Berubah Sejak Hari Kecelakaan, Tetap Dijaga oleh Keluarga

Selain itu Irfan pun mendorong, Pemprov Jabar untuk memperhatikan kondisi tugu batas. Karena keberadaannya kini berdampak pada kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kejawabaratan.

“Kami kemarin sudah melakukan agenda reses masyarakat ada yang tidak tahu, bahwa daerahnya termasuk daerah Provinsi Jawa Barat. Mereka sangka (daerahnya) adalah Jakarta Timur. Padahal Depok, Bekasi, Bogor, adalah penghasil PAD terbesar di Jawa Barat,” katanya.

Lebih lanjut Irfan mengatakan bahwa pembangunan tugu batas sudah direncanakan sejak dulu.

Hal tersebut menurutnya bertujuan salah satunya untuk melahirkan rasa dan nilai-nilai kejawabaratan kepada masyarakat.

“Kita sudah buat dibeberapa tempat sehingga orang tahu untuk melihat Jawa Barat. Sehingga timbul rasa kejawabaratannya,” tuturnya. (Sam)

Aturan Ojek Online Ternyata Sudah Terbit, Ini Kata Dirjen di Kemenhub

Lowongan Kerja di BUMN, Pendaftaran Tak Jadi Ditutup 17 Maret, Diperpanjang Hingga Tanggal Ini

 

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved