DPRD Jabar Dorong Desentralisasi Pelayanan Disdukcapil di Jawa Barat

DPRD Provinsi Jawa Barat meminta percepatan pelayanan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Kabupaten Bandung.

DPRD Jabar Dorong Desentralisasi Pelayanan Disdukcapil di Jawa Barat
Istimewa
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Diding Saepudin Zukhri mendatangu Kantor pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bandung, Senin (18/3/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat meminta percepatan pelayanan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Kabupaten Bandung.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Diding Saepudin Zukhri, saat meninjau langsung tempat pelayanan Disdukcapil setempat.

Menurut Diding, antrian yang sedemikian banyak dikhawatirkan dapat mengurangi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah.

"Tadi pas saya lihat di loket semuanya pada antri, sampe keluar pintu gedung," keluh Diding di Kantor pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bandung, Senin (18/3/2019).

Diding menambahkan, berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya mendorong semua Disdukcapil se-Jabar untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pelimpahannya dapat dilakukan di tingkat kecamatan hingga ke desa-desa.

"Tentu ada cara untuk mengurangi antrian warga baik yang akan membuat KTP maupun Kartu Keluarga (KK)," ucapnya.

Pemprov Jabar Harus Perhatikan Skala Prioritas Pembangunan

Selain itu, lanjut dia, perekaman KTP untuk WNA juga harus didata dengan baik dan ekstra hati-hati. Pasalnya, di tahun politik ini kesalahan sedikitpun dapat memicu berbagai masalah. Seperti kasus WNA yang terdaftar sebagai DPT di Kabupaten Cianjur beberapa waktu lalu.

"Jangan sampai gara-gara kekeliruan saat entry data penduduk semua terkena imbasnya," katanya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung, Salimin, menyebutkan hingga saat ini warga yang sudah melakukan perekaman E-KTP baru mencapai 97,20 persen.

Oleh karenanya, untuk mencapai perekaman 100 persen, sesuai arahan Ditjen Dukcapil tersebut, akan dilakukan perekaman jemput bola.

"Dalam rangka percepatan untuk perekaman kami sudah melaksanakan pelayanan terpadu sabilulungan yang dipusatkan di Kecamatan Rancaekek Trans Center dan kawasan Ciparay," ucap Salimin.

Ditegaskan Salimin, sebelum ada perintah dari Ditjen Dukcapil, pihaknya sudah berupaya keras untukperekaman 100 persen. Selain membuka layanan di Kecamatan, Disdukcapil Kabupaten Bandung pun membuat layanan terpadu Sabilulungan setiap hari Rabu secara bergilir dari satu kecamatan ke
kecamatan lain.

"Jadi di samping pelayanan akta kelahiran, kami juga melakukan perekaman untuk KTP pada hari Rabu tersebut," ujarnya.

Salimin menuturkan, salah satu penyebab warga masih belum melakukan perekaman E-KTP adalah belum ada kesadaran warga akan pentingnya E-KTP. Sehingga, warga pun enggan melakukan perekaman
E-KTP.

"Mereka merasa tidak membutuhkan KTP karena tidak pernah ke Kota, tidak pernah kemana-mana. Dan kedua mereka yang sibuk bekerja siang hari, jadi tidak sempat melakukan perekaman ke kecamatan," ujarnya. (Sam)

Rapat Paripurna DPR, 293 Anggota Tanda Tangan Daftar Hadir, yang Terlihat Hadir Cuma 24 Orang

Mohamed Salah Mandul Cetak Gol di Musim Sekarang, Bek Liverpool Ini Beri Pembelaan

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved