69 WNA Tinggal di Garut, KPU Pastikan Tidak Ada yang Masuk DPT Pemilu 2019

Ketua KPU Garut, Junaedin Basri, mengatakan dari informasi Disdukcapil, ada 69 WNA yang tinggal di Garut.

69 WNA Tinggal di Garut, KPU Pastikan Tidak Ada yang Masuk DPT Pemilu 2019
Istimewa
Kantor KPU Garut 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut menyebut ada 70 warga negara asing ( WNA) yang menetap di Garut.

Satu di antaranya sudah berganti kewarganegaraan menjadi WNI.

Ketua KPU Garut, Junaedin Basri, mengatakan dari informasi Disdukcapil, ada 69 WNA yang tinggal di Garut.

Hingga kini, pihaknya tak menemukan WNA yang masuk ke daftar pemilih tetap ( DPT).

"Hanya 11 orang yang sudah punya Kitap. Sedangkan 58 lainnya baru punya Kitas," kata Junaedin di Kantor KPU Garut, Rabu (6/3).

Ia menyebut satu WNA yang kini menjadi WNI sudah masuk ke dalam daftar pemilih khusus.

Pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan aparat terkait untuk mengantisipasi adanya DPT dari WNA.

"Kami juga minta ke Disdukcapil untuk perbaharui datanya. Di KPU juga sama melakukan pengecekan DPT-nya," ucapnya.

Ditemukan 4 WNA di Kabupaten Bandung Diduga Masuk DPT Pemilu 2019, KPU Masih Mendalami

Junaedin menambahkan, pihaknya akan melakukan pendataan daftar pemilih tambahan (DPTb) hingga 17 Maret. Selama periode itu, DPT Pemilu masih bisa bertambah atau berkurang.

"Pendataan ini harus dilakukan secara benar-benar. Kami tidak ingin kecolongan karena ada non WNI yang ikut memilih di Garut," ujarnya.

Terkait logistik Pemilu, Junaedin mengaku juga masih menunggu kedatangan surat suara Pilpres. Setelah lengkap, penyortiran dan pelipatan surat dan kotak suara akan mulai dilakukan.

"Dalam waktu dekat logistik akan dikirim. Perkiraan pertengahan Maret sudah siap. Jadi kami mulai pekerjaan sortir dan lipat," ucapnya.

WNA yang Punya KTP Elektronik Masuk DPT Pemilu 2019 Paling Banyak Ditemukan di Bali

Sebanyak 8.056 TPS akan tersebar di 42 kecamatan. KPU juga terus melakukan sosialisasi agar warga mengetahui 17 April sebagai waktu pencoblosan.

"Pilkada kemarin ada 129 ribu lebih suara tak sah. Artinya warga memilih, tapi tidak bisa dihitung. Makanya kami beri pemahaman agar bisa memakai hak pilih sebaik-baiknya," katanya. (firman wijaksana)

Analisis Yudi Guntara: Laga Persib Bandung Vs Persebaya Surabaya, Maung Harus Lepas dari Tekanan

Kabar Baik Buat Para Lajang! Seorang Pengusaha Cari Jodoh untuk Putrinya dan Akan Beri Rp 4 Miliar

Penulis: Firman Wijaksana
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved