Dianggap Keliru Buat Keputusan, Menristekdikti dan Rektor Unpad Disebut Dosen Ini Bisa Kena Sanksi

"Nanti 13 Februari 2019, hari terakhir menteri menindaklajuti rekomendasi KASN. Kalau tidak dilaksanakan, menurut Pasal 33 UU Nomor 5 Tahun 2014, KASN

Dianggap Keliru Buat Keputusan, Menristekdikti dan Rektor Unpad Disebut Dosen Ini Bisa Kena Sanksi
Tribun Jabar/Hakim Baihaqi
Aliansi Masyarakat Peduli Universitas Padjajaran (Ampun) menggelar unjuk rasa terkait molornya pemilihan rektor (pilrek) Unpad untuk periode 2019-2024. Unjuk rasa digelar di Kampus Unpad, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (12/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, dan Rektor Unpad, Tri Hanggono Achmad, bisa dikenai sanksi atas terbitnya putusan yang dianggap tidak tepat.

Hal itu disampaikan oleh Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Unpad, Prijana, yang juga melayangkan aduan atas molornya Pemilhan Rektor Unpad.

Sebagaimana telah diketahui dalam berita sebelumnya, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir memutuskan memberhentikan sementara satu di antara calon rektor, Obsatar Sinaga, sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Prijana menilai putusan Menteri Nasir memicu rumitnya Pimilihan Rektor Unpad itu.

Prijana mengaku membuat pengaduan resmi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait keputusan Menristekdikti memberhentikan sementara Obsatar Sinaga pada 4 Januari 2019.

Berdasarkan aduan tersebut, KASN menilai surat keputusan ditebitkan Menteri Nasir itu disimpulkan tidak tepat dan harus ditinjau kembali.

KASN merekomendasikan kepada Menristekdikti untuk meninjau kembali surat keputusan pemberhentiannya itu, sebab menurut KASN, pemberhentian sementara Obsatar Sinaga berlaku mundur dan surut, jauh terlambat dari yang seharusnya.

Ahmad Dhani Kembali Jalani Sidang Lanjutan Kasus Vlog Idiot, Ini Tanggapan Kuasa Hukum Soal Dakwaan

Sungai Cikeruh di Kampung Sapan Tegalluar Ini Dipenuhi Sampah, Tak Ada Tindakan, Bau Banget

Atas keputusan itu, Prijana meminta agar tindak lanjut rekomendasi KASN dilaksanakan oleh Mohamad Nasir dan Tri Hanggono Achmad.

"Nanti 13 Februari 2019, hari terakhir menteri menindaklajuti rekomendasi KASN. Kalau tidak dilaksanakan, menurut Pasal 33 UU Nomor 5 Tahun 2014, KASN merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran hukum," ujarnya.

Prijana mengatakan, Obsatar Sinaga telah mendapat izin dari Dekan atau Koordinator Pascasarjana FISIP Unpad selaku atasannya menjadi anggota KPI Pusat pada (26/4/2016).

Adapun Obsatar Sinaga juga telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota KPI Pusat pada 29 Oktober 2018.

Sedangkan, surat pemberhentian sementara dari menteri baru terbit pada 28 November 2018.

KASN berpendapat, surat pemberhentian sementara itu tidak tepat karena yang bersangkutan Obsatar telah mengundurkan diri.

"Itu tidak boleh berlaku mundur, menteri lupa PP, artinya itu berlaku surut. Ini secara hukum aneh atau janggal," ujar Prijana.

Pemprov Jabar Ujicoba Absensi Selfie, Masih Terkendala Kualitas Handphone dan Sinyal

Kemenhub Sebut Harga Tiket Pesawat Sudah Turun, Masyarakat Masih Keluhkan Mahal

Penulis: Hilda Rubiah
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved