Proyek Kereta Api Cepat, 1.000 Bidang Tanah Sudah Diganti Rugi, Sisanya 4.200 Bidang Tanah

Hari ini termasuk yang paling banyak ada 138 bidang milik 90 orang yang berada di 3 kecamatan dan 5 desa.

Penulis: Mumu Mujahidin | Editor: Ichsan
Tribunjabar/Mumu Mujahidin
Direktur Utama PT PSBI, Natal Argawan Pardede (kedua kanan), Kepala Kantor BPN Kabupaten Bandung, Atet Gandjar Muslihat (ketiga kiri), dan Ketua Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sekaligus Asisten Intelijen Kejati Jabar Utama, Wisnu (kedua kiri) menyerahkan langsung uang ganti kerugian kepada warga terdampak kereta cepat Jakarta-Bandung, di Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (7/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Proses pembebasan lahan, sekaligus pembayaran uang ganti rugi (UGR) untuk proyek kereta api cepat di Jawa Barat, sudah mencapai 1.000 bidang tanah dari total 5.200 bidang. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) menyarankan masyarakat terdampak untuk memakai kembali bahan-bahan bangunan yang bisa dimanfaatkan

Direktur Utama PT PSBI, Natal Argawan Pardede mengatakan seluruh kota/kabupaten di Jawa Barat yang terlintasi trase maupun stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung hampir seluruhnya sudah melakukan proses penggantian uang ganti kerugian.

Baca: Jelang Lawan Mitra Kukar, Mario Gomez Sakit, Jumpa Pers Pun Diwakili Herrie Setyawan,

"Hari ini termasuk yang paling banyak ada 138 bidang milik 90 orang yang berada di 3 kecamatan dan 5 desa. Totalnya hari ini mencapai Rp 127 miliar. Jadi di Jabar apdetnya sudah mencapai 1.000 bidang yang sudah dibayar dari 5.200 bidang tanah yg harus digantikan tanahnya," tutur Natal seusai melakukan penggantian UGR.


Natal mengucapkan rasa terima kasihnya kepada warga yang sudah sangat kooperatif menyerahkan tanahnya untuk dimanfaatkan oleh pemerintah. Natal menyebut warga terdampak sebagai pahlawan dan pejuang pengadaan tanah khususnya proyek kereta cepat ini.

"Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalian adalah pejuang yang akan kami abadikan namanya ini di prasasti. Akan kami buatkan," katanya.

Ia meminta agar para korban terdampak pembangunan kereta cepat ini manfaatkan kembali kusen-kusen rumahnya yang masih bisa dipakai. Bahkan pihaknya juga meminta pemerintah setempat seperti RT/RW dan Kepala desa untuk memfasilitasi para korban terdampak.

"Silakan pakai kembali seperti kayu genting dan apapun yang masih bisa dimanfaatkan. Silakan ambil saja, jangan dirusak begitu saja. Mohon bantuan kades untuk mengkooordinir agar berjalan baik dan lancar (pengangkutan)," katanya.


Natal mengatakan pembayaran UGR dilakukan secara non tunai, UGR dibayarkan dalam bentuk buku tabungan di bank yang sudah ditunjuk pihak pemerintah. Besaran UGR sendiri bermacam-macam sesuai luas dan harga tanah yang sudah ditentukan tim appraisal.

"Kalau masalah harga tanah bermacam-macam tidak sama. Karena harga tanah di pinggir jalan dan di belakang (pemukiman) harganya berbeda. Kami sudah menerjunkan konsultan (appraisal) dalam menentukan harga tanah," katanya.

Kereta cepat Jakarta-Bansung ini ditargetkan beroperasi pada 2020 nanti. Pembangunan fisik terus dilakukan di berbagai lokasi. Pembangunan fisik akan serentak dilakukan di semua lokasi pada Mei nanti, setelah proses pembebasan tanah atau penggantian UGR selesai April ini.

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved