Ketika Suara Rakyat Jawa Barat Tak Didengar Para Wakilnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Zezen Zainal M

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Meski gelombang penolakan terus bermunculan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat bersikukuh membeli 95 mobil All New Toyota Fortuner bagi para wakil rakyat.

Mobil dinas itu teknis penggunaannya hanya pinjam-pakai, keputusan untuk meminjam dan memakainya diserahkan kepada tiap anggota Dewan.

Tetap dilanjutkannya rencana pembelian mobil mewah ini diputuskan dalam rapat pimpinan (rapim) Dewan, Rabu (13/4/2016).

Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Parahyangan (Unpar) Prof Dr Asep Warlan Yusuf menilai sikap DPRD yang mengesampingkan suara rakyat ini sangat berbahaya.

"Bukan saya mau memprovokasi masyarakat, tapi saya memang khawatir ini akan menimbulkan penolakan yang jauh lebih besar. Karena Dewan akan dianggap tidak peduli terhadap masyarakat," ujar Asep kepada Tribun melalui telepon, kemarin.

Kepada sejumlah wartawan di Gedung DPRD Jabar, kemarin, Ineu mengaku heran mengapa rencana pengadaan mobil bagi para anggota dewan itu terus dipermasalahkan.

"Ini (pengajuan ke Pemprov Jabar), kan, belum dilakukan oleh DPRD. Sampai hari ini belum diajukan. Kami juga bingung, kok di media sudah keluar berita bersama jenisnya segala. Kaget juga karena kami tidak pernah membahas sedetail itu," kata Ineu.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku mengikuti pemberitaan soal usulan pengadaan 95 Toyota Fortuner untuk para anggota DPRD Jabar. Tjahjo mengatakan masih mencermati urgen atau tidaknya pengadaan itu.

"Karena itu, saya minta (informasi) ini kepada Gubernur, (kondisi) mobil yang lama bagaimana? Mobil yang lama itu sudah tidak bisa dipakai atau bagaimana?" ujar Tjahjo seusai memberi kuliah umum di Bale Sawala, di kampus Unpad, di Jatinangor, Rabu (13/4).

Sedanghkan ungkapan kekecewaan terhadap rencana pembelian 95 mobil mewah untuk para anggota DPRD Jabar terus bermunculan, termasuk dari para netizen di dinding T-Book (Tribun Jabar on Facebook).

Pemilik akun Sahat Simanjuntak menyebut apa yang dilakukan DPRD Jabar ini adalah pemborosan anggaran. "Sebutan yg cocok buat seluruh anggota DPRD JABAR yg mau memboroskan anggaran dan atau memboroskan uang rakyat sebesar 50 milyar adalah parah dan keterlaluan," tulisnya. (*)

_{Apa alasan DPRD Jabar sampai tega tak mau dengar suara rakyat, bagaimana reaksi Mendagri serta bagaimana ungkapan kekecewaan rakyat Jabar? Baca selengkapnya di Tribun Jabar edisi cetak hari ini, Kamis (14/4/2016). Ikuti berita-berita menarik terbaru lainnya melalui akun twitter: @tribunjabar dan fan page facebook: tribunjabaronline.}