Perang Iran Pecah, Harga BBM Naik: Pengamat Unpar Ingatkan Ancaman PHK di Jawa Barat

Pertama, menjaga ruang fiskal agar defisit APBN tidak melebar. Efisiensi belanja non-prioritas bisa menjadi opsi. 

"Pemerintah juga perlu mempertimbangkan fleksibilitas harga BBM subsidi tanpa menaikkan harga secara ekstrem."

Kedua, lanjut dia, pemerintah harus mulai menyiapkan skema ketahanan energi jangka panjang, misal dengan meningkatkan lifting minyak di sumur-sumur domestik atau melakukan diversifikasi sumber impor (jangan hanya tergantung pada wilayah Timur Tengah) sekaligus memulai pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Ketiga, stabilisasi nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia. Operasi pasar terbuka atau kebijakan suku bunga dapat menjadi instrumen, dengan perhitungan yang tepat agar tidak salah sasaran.

Aknolt menyoroti keterlibatan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Board of Peace (BoD), efektivitasnya diragukan untuk meredam situasi. 

Terlebih, kepemimpinan BoD berada di tangan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan melibatkan Israel dalam keanggotaannya.

"Saya tidak yakin BoD dapat meredam situasi ini. Karena Ketua Board of Peace adalah Presiden AS Donald Trump dan juga ada Israel dalam keanggotaan BoD," imbuhnya. 

Dikatakan Aknolt, dalam situasi seperti ini, langkah yang dinilai lebih realistis adalah diplomasi senyap dengan Amerika Serikat. 

Pendekatan tertutup dianggap lebih strategis untuk meredam dampak ekonomi global yang lebih luas dan berkepanjangan.

"Presiden Donald Trump bukanlah sosok yang bisa dikritik didepan umum/publik, disnilah sekiranya bisa, Indonesia dapat melakukan diplomasi senyap dengan Amerika Serikat," katanya. (*)