Perang Iran Pecah, Harga BBM Naik: Pengamat Unpar Ingatkan Ancaman PHK di Jawa Barat

Ringkasan Berita:

• Krisis Energi: Penutupan Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak dunia. 
• Harga BBM Naik: Per 1 Maret 2026, pemerintah resmi menaikkan harga BBM non-subsidi.
• Risiko Stagflasi: Dunia dibayangi pertumbuhan ekonomi yang stagnan disertai inflasi tinggi akibat kenaikan biaya produksi dan logistik global.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat Ekonomi Internasional Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Aknolt Kristian Pakpahan, menyebut perang Amerika Selatan dan Israel kepada Iran yang terjadi saat ini membawa konsekuensi luas. Salah satunya efek domino perekonomian. 

Aknolt menjelaskan, pertama, dampak perekonomian global salah satunya terjadi kenaikan harga energi. 

"Sejak Iran memutuskan menutup Selat Hormuz, praktis jalur pelayaran terutama kapal tanker yang membawa minyak mentah tertutp dan menyebabkan harga mintak dunia akan melonjak dalam waktu dekat," ujarnya, kepada Tribunjabar.id, Minggu (1/3/2026). 

Pemerintah kemudian mengambil langkah untuk menjawab situasi ini, per 1 Maret 2026 harga BBM non-subsisi resmi naik. 

Meski begitu, harga BBM subsidi masih tetap di angka Rp10 ribu. 

Tidak hanya itu, negara-negara yang membutuhkan (importir) energi seperti Jepang, India, dan negara-negara Eropa akanmenghadapi tekanan inflasi tambahan. 

Baca juga: Timur Tengah Memanas! SBMI Desak WNI di Iran Segera Unduh Aplikasi Safe Travel Usai Serangan AS

"Biasanya kenaikan harga BBM akan memperngaruhi biaya produksi dan biaya logistik," ucapnya. 

Aknolt menyoroti dalam konteks yang lebih luas, situasi ini akan menyebabkan risiko stagflasi global, dimana pertumbuhan ekonomi melambat atau bahkan stagnan dan tingkat inflasi naik. 

Kedua, adanya disrupsi rantai pasok dan perdagangan.

Aknolt menilai, situasi di Timur Tengah membuat pelaku industri menghentikan atau mengalihkan jalur aktivitas bisnisnya di wilayah Timur Tengah. 

"Hal ini yang menyebabkan ada biaya tambahan seperti biaya asuransi pengiriman laut dan tarif angkutan laut," imbuhnya. 

Kenaikan biaya ini bukan tanpa alasan. Tambahan jalur atau rute logistik yang tentu membutuhka biaya dan bahan bakar lebih banyak. 

Dikatakan Aknolt, ketegangan geopolitik global mulai menunjukkan dampaknya ke pasar keuangan. 

Efek ketiga, kata dia, para investor kini cenderung memindahkan dananya ke instrumen yang dianggap lebih aman atau safe haven seperti emas dan dolar Amerika Serikat (US Dollar). 

Menurutnya, pergeseran ini memicu koreksi di pasar saham, termasuk di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

"Fenomena tersebut terjadi karena meningkatnya permintaan terhadap emas dan dolar AS. Ketika dana asing keluar dari pasar saham dan obligasi negara emerging markets, nilai tukar mata uang pun ikut tertekan. Rupiah tak luput dari risiko depresiasi," tuturnya. 

Disinggung soal dampaknya terhadap Jawa Barat, Aknolt menuturkan dampak pertama yang dirasakan tekanan terhadap inflasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kenaikan harga minyak dunia berimbas langsung pada beban subsidi energi. 

"Jika pemerintah terus melakukan hal ini, tentu defisit fiskal kita akan terus melebar. Tekanan inflasi-pun tidak terelakkan karena perlu ada penyesuaian harga komoditas karena kenaikan harga minyak dunia," imbuh Aknolt. 

Kedua, lanjut dia, nilai tukar rupiah akan tertekan (depresiasi). Dalam situasi perang atau ketidakpastian global, arus modal asing cenderung keluar menuju aset yang lebih aman. Ketika permintaan terhadap dolar AS meningkat, nilai tukar rupiah akan terdepresiasi. 

 "Jika hal ini terjadi, biasanya Bank Indonesia akan melakukan intervensi pada pasar dengan menaikkan tingkat suku bunga. Kita paham, kenaika ntingkat suku bunga bukan kebijakan yang ramah (friendly) ada pelaku bisnis," jelasnya. 

Kenaikan suku bunga dapat menahan ekspansi bisnis karena biaya pinjaman meningkat. Pelaku usaha bisa memilih strategi wait and see hingga situasi lebih stabil.

Ketiga, aktivitas ekspor-impor. Sebagai negara net-importer, situasi perang akan membuat biaya impor energi menjadi lebih besar. 

Sebagai negara net-importer energi, Indonesia menghadapi risiko kenaikan biaya impor ketika harga minyak melonjak. 

"Jika nilai impor lebih besar dari ekspor, neraca perdagangan bisa tertekan.
Meski demikian, peluang tetap terbuka. Indonesia masih dapat memaksimalkan ekspor batubara dan crude palm oil (CPO)," katanya. 

 Strategi yang tepat diperlukan agar momentum kenaikan harga komoditas bisa mengompensasi tekanan di sektor lain.

Aknolt menambahkan, dampak lanjutan terasa hingga daerah, termasuk Jawa Barat yang dikenal sebagai basis industri otomotif, tekstil, dan elektronik.
Kenaikan biaya energi dan bahan baku impor akan meningkatkan biaya produksi.

"Sektor-sektor ini bisa terganggu sekiranya ada kenaikan biaya energi dan bahan baku impor (yang berujung pada kenaikan harga jual produk), terdepresiasinya nilai tukar rupiah (akan meningkatkan biaya produksi karena sebagian bahan masih diimpor), dan sekiranya permintaan global turun tentu nilai dan total ekspor Jawa Barat akan turun," ungkapnya. 

Kenaikan harga BBM turut menggerus daya beli rumah tangga. Padahal, pemerintah tengah berupaya menjaga konsumsi domestik agar ekonomi riil tetap bergerak.
Sektor UMKM juga terancam. 

Kenaikan biaya produksi dan penurunan permintaan bisa memicu pengurangan tenaga kerja. Menjelang Idul Fitri, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) tentu menjadi kekhawatiran tersendiri.

Aknolt membeberkan, ada sejumlah langkah yang dinilai perlu disiapkan pemerintah.

Pertama, menjaga ruang fiskal agar defisit APBN tidak melebar. Efisiensi belanja non-prioritas bisa menjadi opsi. 

"Pemerintah juga perlu mempertimbangkan fleksibilitas harga BBM subsidi tanpa menaikkan harga secara ekstrem."

Kedua, lanjut dia, pemerintah harus mulai menyiapkan skema ketahanan energi jangka panjang, misal dengan meningkatkan lifting minyak di sumur-sumur domestik atau melakukan diversifikasi sumber impor (jangan hanya tergantung pada wilayah Timur Tengah) sekaligus memulai pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Ketiga, stabilisasi nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia. Operasi pasar terbuka atau kebijakan suku bunga dapat menjadi instrumen, dengan perhitungan yang tepat agar tidak salah sasaran.

Aknolt menyoroti keterlibatan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Board of Peace (BoD), efektivitasnya diragukan untuk meredam situasi. 

Terlebih, kepemimpinan BoD berada di tangan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan melibatkan Israel dalam keanggotaannya.

"Saya tidak yakin BoD dapat meredam situasi ini. Karena Ketua Board of Peace adalah Presiden AS Donald Trump dan juga ada Israel dalam keanggotaan BoD," imbuhnya. 

Dikatakan Aknolt, dalam situasi seperti ini, langkah yang dinilai lebih realistis adalah diplomasi senyap dengan Amerika Serikat. 

Pendekatan tertutup dianggap lebih strategis untuk meredam dampak ekonomi global yang lebih luas dan berkepanjangan.

"Presiden Donald Trump bukanlah sosok yang bisa dikritik didepan umum/publik, disnilah sekiranya bisa, Indonesia dapat melakukan diplomasi senyap dengan Amerika Serikat," katanya. (*)