Pergantian Kepala BGN Dinilai Sebagai Langkah Perbaikan Program MBG ke Depan

Ringkasan Berita:

• Pergantian Kepala BGN dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan Program MBG
• Akademisi menilai pergantian pimpinan merupakan bentuk evaluasi yang wajar dalam penyelenggaraan program strategis nasional yang melibatkan anggaran besar
• Tujuannya bukan menghentikan program, tetapi memastikan pelaksanaannya semakin efektif, aman, dan tepat sasaran 
• Berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan tata kelola 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan menunjuk kepemimpinan baru dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Guru Besar UIN syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Achmad Tjachja Nugraha, menilai pergantian pimpinan merupakan bentuk evaluasi yang wajar dalam penyelenggaraan program strategis nasional yang melibatkan anggaran besar dan jutaan penerima manfaat.

"Langkah Presiden Prabowo menunjukkan komitmen beliau yang tegas untuk terus melakukan evaluasi terhadap program prioritas pemerintah. Tujuannya bukan menghentikan program, tetapi memastikan pelaksanaannya semakin efektif, aman, dan tepat sasaran," ujar Achmad dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Baca juga: Uniknya Salam Perpisahan Adam Alis untuk Layvin Kurzawa, Sebut Sang Bintang CEO PSG

Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan tata kelola. Sejumlah laporan mengenai gangguan kesehatan dan dugaan keracunan makanan di berbagai daerah telah menimbulkan perhatian publik terhadap kualitas pengawasan program.

Data Kementerian Kesehatan mencatat 60 kasus dengan 5.207 korban, sedangkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat 55 kasus dengan 5.320 korban. Temuan tersebut mendorong berbagai pihak meminta penguatan pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Achmad, munculnya ribuan kasus gangguan kesehatan tersebut menunjukkan bahwa program berskala nasional memerlukan sistem pengawasan yang semakin ketat agar kualitas layanan dan keamanan pangan dapat terjaga di seluruh daerah sesuai harapan bapak Prabowo.

"Program ini memiliki tujuan yang sangat mulia dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia kedepab. Karena itu, setiap kelemahan yang ditemukan harus segera diperbaiki agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan masyarakat," katanya.

Achmad menilai program dengan cakupan nasional seperti MBG membutuhkan sistem kontrol yang kuat mulai dari rantai pasok,  pengadaan bahan baku, proses pengolahan, distribusi makanan, hingga mekanisme penanganan keluhan masyarakat.

Baca juga: Nakalnya Ribuan ASN Kabupaten Cirebon, Gunakan Fake GPS Berujung Ditahannya Kenaikan Pangkat

Ia mengatakan, pergantian pimpinan BGN dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, serta memperbaiki standar keamanan pangan di seluruh rantai distribusi.

"Pergantian kepemimpinan bukanlah akhir dari Program Makan Bergizi Gratis. Justru ini menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan dan memastikan program berjalan lebih baik ke depan," ucap Ahmad.

Dengan kepemimpinan baru, ia berharap tata kelola, pengawasan, dan kualitas layanan program MBG dapat semakin baik sehingga tujuan besar peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat tercapai secara optimal.
 

Desain Awal MBG Tuai kritik

Sebelumnya Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai akar masalah program tersebut justru terletak pada desain kebijakan dan tata kelola yang sejak awal dinilai bermasalah.