Pengamat Pendidikan Soroti Gaji Guru Honorer 10 Kali Lebih Rendah dari Sopir MBG

Ringkasan Berita:

• Ketimpangan Gaji yang Drastis: Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyoroti kecemburuan sosial akibat gaji guru honorer di Jakarta yang hanya berkisar Rp300 ribu – Rp400 ribu per bulan.
• Kritik Kesejahteraan Guru: Pemerintah dikritik karena kebijakannya dianggap hanya bersifat simbolik tanpa menyentuh akar persoalan kesejahteraan guru.
• Prioritas Anggaran Pemerintah: JPPI menilai peningkatan kesejahteraan guru sebenarnya tidak membutuhkan anggaran sebesar program MBG.

TRIBUNJABAR.ID - Munculnya pekerja sektor program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tampaknya membuat kecemburuan sosial, terutama bagi guru honorer.

Baru-baru ini, pengamat pendidikan menyoroti gaji guru honorer yang besarannya 10 kali lipat lebih rendah dari gaji sopir MBG.

Hal ini diungkap Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji yang menyoroti rendahnya kesejahteraan guru honorer di Jakarta.

Menurut Ubaid Matraji, gaji guru honorer di Jakarta jauh tertinggal dibandingkan pekerja sektor lain, termasuk sopir MBG.

Ubaid mengatakan gaji guru honorer di sekolah swasta Jakarta masih banyak yang berada di kisaran Rp 300 sampai Rp 400 ribu perbulan.

Baca juga: Dari TKW 16 Tahun di Arab Saudi, Atik Banting Setir Jadi Pencuci Tray MBG Lepas Gaji Besar

Angka tersebut, kata dia, sangat tidak layak jika dibandingkan dengan upah sopir MBG yang minimal Rp 3 juta perbulan.

“Kalau dihitung, sopir MBG itu bisa mendapatkan lebih dari Rp3 juta per bulan. 

Sementara guru honorer di Jakarta digaji Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu. Ini Jakarta, bukan daerah terpencil,” ujar Ubaid saat refleksi akhir tahun rapor pendidikan Tahun 2025 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025).

Pendidikan Tinggi, Gaji Rendah

Ubaid menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan, mengingat guru honorer telah mengabdi puluhan tahun di sektor pendidikan dan memiliki latar belakang pendidikan tinggi, mulai dari S1 hingga S2.

“Jadi pertanyaannya, lebih rasional mana? Jadi sopir MBG yang tidak perlu sekolah tinggi, atau jadi guru yang S1, S2 tapi gajinya Rp300 ribu?” ujar pengamat pendidikan tersebut.

Pertanyakan Keberpihakan Pemerintah

Ubaid juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya kesejahteraan guru. 

Ia menilai kebijakan pemerintah selama ini lebih bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar persoalan.

“Pemerintah selalu menjawab dengan tunjangan dan insentif. Padahal itu kebijakan lama sejak era SBY, dilanjutkan Jokowi, sampai sekarang. Itu tidak menyelesaikan masalah,” ujarnya.