Efektivitas Penggunaan Perangkat Intelijen Bernilai Triliunan Rupiah Dipertanyakan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Puluhan triliun rupiah telah dialokasikan negara untuk pengadaan perangkat intelijen berteknologi tinggi. Namun, efektivitas alat tersebut kembali dipertanyakan, terutama setelah gelombang unjuk rasa akhir Agustus 2025 menelan korban jiwa dan kerusakan fasilitas umum.

Peralatan seperti spyware, lawful intercept, hingga sistem komando digital dinilai nyaris tidak tampak manfaatnya. 

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menyinggung perbandingan dengan masa lalu, ketika aparat pada 1998 masih mengandalkan metode konvensional. 

Kerusuhan Mei 1998 menewaskan lebih dari seribu orang dan merusak ribuan bangunan.

“Saat itu sekelompok orang menggunakan isu etnis sebagai kambing hitam untuk mengalihkan perhatian dari krisis ekonomi. Tanpa alat deteksi dini, narasi isu itu menyebar cepat dan memicu kekerasan massal,” ujarnya, Selasa, (2/9/2025). 

Namun, meski kini teknologi intelijen jauh lebih mutakhir, korban tetap berjatuhan. Antara 25–31 Agustus 2025, sedikitnya 6–8 orang meninggal dunia, ribuan orang ditahan, dan 37 gedung DPRD terbakar. 

Fasilitas umum pun ikut rusak, mulai dari halte TransJakarta, jalur MRT, hingga tol dan bangunan bersejarah. Nilai kerugian belum dirinci, namun diperkirakan sangat besar.

Dia menyoroti bahwa pola pengadaan peralatan intelijen dari tahun ke tahun selalu berulang. Laporan BPK sejak 2017 mencatat praktik peralatan khusus, mekanisme penunjukan langsung, hingga hasil akhir yang tidak jelas manfaatnya. 

Kasusnya beragam, mulai dari Rp30,87 triliun ketidakpatuhan pada 2017, pembelian spyware mirip Pegasus senilai Rp149 miliar pada 2018, sampai proyek Kejaksaan Agung Rp5,78 triliun periode 2024–2025 yang sarat formalitas tender.

“Di saat negara kita sudah punya gawai kelas premium yakni spyware, lawful intercept, dan sistem intelijen digital, ironinya, saat massa pengunjuk rasa turun ke jalan, alat mahal itu justru tidak bisa hadir sebagai penjaga nyawa rakyat dari perilaku jahat provokator. Alat-alat itu nyaris tak terlihat fungsinya," kata Iskandar.

Menurutnya, masalah bukan terletak pada teknologinya, melainkan cara pengadaan dan pemanfaatan. 

Iskandar menilai perangkat intelijen seharusnya dijalankan dengan doktrin operasi, SOP integrasi, uji fungsi rutin, serta latihan gabungan.

Lemahnya pengawasan juga menjadi persoalan. Audit BPK selama ini terbatas pada dokumen kontrak, tanpa mampu menilai isi server atau kualitas sistem yang sesungguhnya. 

"Dalih “rahasia negara” kerap digunakan untuk menutup akses publik."