Transparansi ala Dedi Mulyadi: Kas Daerah dan Anggaran di Jabar Akan Disampaikan Setiap Waktu

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan akan secara rutin mengumumkan posisi rekening kas umum daerah (RKUD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Langkah ini merupakan bentuk keterbukaan informasi dan transparansi anggaran yang sudah diawali dengan membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun di tengah polemik kas daerah.

Dedi Mulyadi menegaskan, kebijakan ini bertujuan agar belanja pemerintah daerah dapat diakses dan diawasi secara terbuka oleh publik.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kebijakan mengumumkan anggaran daerah ke publik bukanlah hal baru baginya, sebab kebiasaan ini sudah ia terapkan sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

Selama memimpin Jawa Barat, budaya transparansi ini dipastikan akan terus dijalankan, bahkan ia berjanji akan menyampaikan rincian anggaran per item dalam setiap waktu.

"Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” ujar Dedi, Selasa (28/10/2025).

Baca juga: Bupati Purwakarta Tegar saat Jenazah Istri Tercinta Dimakamkan, Dedi Mulyadi Turut Hadir Mendoakan

Sebagai wujud nyata, Dedi memaparkan posisi RKUD per Senin, 27 Oktober 2025, yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar:

Penerimaan: Setoran Pajak Rokok Triwulan III tercatat sebesar Rp935,8 miliar lebih, sementara sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya mencapai Rp22,8 miliar lebih.

Realisasi Pengeluaran (Belanja): Tercatat sebesar Rp49,6 miliar lebih.

Laporan belanja dirinci terdiri dari belanja pegawai ($Rp3,9$ miliar), belanja barang dan jasa ($Rp10,2$ miliar), belanja hibah ($Rp4,080$ miliar), belanja modal ($Rp20,3$ miliar), dan belanja bantuan keuangan desa ($Rp11,050$ miliar).

Meskipun demikian, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa hingga Desember 2025, kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan daerahnya masih membutuhkan sekitar Rp7,5 triliun.

Kekurangan dana ini akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan pendapatan Provinsi Jawa Barat lainnya.

Di sisi lain, Dedi mengklaim bahwa di bawah kepemimpinannya, belanja publik di Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan, bahkan nilainya diklaim hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya.(*)