Kemenkum Jabar Hadiri OPLET 2.0 Kawal Transformasi Manajemen Talenta ASN

TRIBUNJABAR.ID - Bandung – Jajaran Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat mengikuti kegiatan "Obrolan Penilaian Kompetensi Edisi Terkini (OPLET 2.0)" yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum secara virtual melalui Zoom Meeting dan Youtube, Kamis (06/11/2025).

Kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Jabar, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Funna Maulia Massaile, beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Pejabat Fungsional, dan pelaksana, merupakan tindak lanjut atas arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar. Hal ini menunjukkan komitmen penuh Kemenkum Jabar dalam mendukung implementasi tindak lanjut hasil penilaian kompetensi untuk pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN).

Acara OPLET 2.0 menjadi istimewa dengan adanya penyerahan Sertifikat Akreditasi A dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) BPSDM Hukum dengan nilai impresif 98,7. Sertifikat diserahkan oleh Sekretaris Utama BKN, Hajah Imas Sukmariah, dan diterima oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani. Dalam sambutannya, Gusti Ayu menyampaikan apresiasi dan harapan agar seluruh unit eselon satu Kemenkum mendukung penuh Assessment Center BPSDM Hukum.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari tiga narasumber ahli. Sesi pertama diisi oleh Wakiran, Asesor SDM Aparatur Ahli Utama BKN, yang membahas strategi percepatan penyediaan data profil kompetensi. Ia menyoroti isu strategis Indeks Kapabilitas SDM (HCI) Indonesia yang masih tertinggal, dimana data World Bank menunjukkan produktivitas anak Indonesia baru 54 persen dari potensi optimal.

Ia juga menyebut tantangan terbatasnya data profil kompetensi ASN. BKN merespons ini melalui strategi percepatan implementasi Manajemen Talenta sesuai Keputusan Kepala BKN No. 411 Tahun 2025 dan pengembangan aplikasi ProASN.

Narasumber kedua, Dr. Iwan Kurniawan, Asesor SDM Aparatur Ahli Utama BPSDM Hukum, memaparkan data hasil penilaian kompetensi di 11 Kanwil tahun 2025. Dari total 644 peserta, 544 (84,4 % ) masuk kategori Optimal , 96 Cukup Optimal , dan 4 Kurang Optimal.

Meski demikian, Iwan menyoroti adanya kesenjangan (gap) pada aspek potensi, khususnya Kemampuan Berpikir Kritis dan Strategis (110 orang di level rendah) dan Kesadaran Diri (180 orang di level rendah). Ia menekankan pentingnya pemanfaatan hasil penilaian untuk pengisian jabatan, pengembangan karir, pengembangan kompetensi, dan manajemen talenta sesuai Pasal 31 PerBKN No. 26 Tahun 2019.

Sesi terakhir ditutup oleh Fajar S. Taman, Kepala Biro SDM Kemenkum, yang melihat implementasi dari perspektif Biro SDM. Ia menyatakan fokus 2025 adalah transformasi manajemen ASN dari administratif menuju manajemen talenta berbasis kinerja dan kompetensi.

Dengan pedoman Permen PANRB No. 38 Tahun 2017 , hasil penilaian kompetensi akan dimanfaatkan untuk pemetaan talenta (talent mapping) , perencanaan karir dan pengisian jabatan , serta penyusunan program pengembangan kompetensi. Fajar menegaskan, Biro SDM kini berperan sebagai "strategic partner"  untuk memastikan penempatan "right person on the right place" demi peningkatan kualitas layanan publik.