Perluas Jangkauan Bantuan Hukum, Kemenkum Jabar Sukses Latih Ratusan Calon Paralegal Cirebon

TRIBUNJABAR.ID - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) sukses menuntaskan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Mandiri Gelombang III yang difokuskan untuk wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon. Kegiatan yang menandai hari terakhir pelatihan ini dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting pada Jumat, 24 Oktober 2025, dan diikuti oleh total 389 peserta yang berasal dari berbagai desa serta kelurahan di wilayah Cirebon.

Pelatihan ini merupakan implementasi strategis sebagai tindak lanjut atas arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, yang diwujudkan oleh tim Penyuluh Hukum didukung oleh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kanwil Kemenkum Jabar. Asep Sutandar secara konsisten mendorong upaya perluasan akses keadilan bagi masyarakat di seluruh Jawa Barat.

Tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan bantuan hukum dengan mengoptimalkan peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang telah diresmikan di seluruh wilayah Jawa Barat.

Program ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan sebelumnya, dimana Gelombang II telah berhasil melatih 462 peserta dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi. Untuk Gelombang III di Cirebon, Kanwil Kemenkum Jabar bekerja sama dengan praktisi dan ahli hukum dari LBH Pancaran Hati Kabupaten Cirebon yang bertindak sebagai narasumber.

Para peserta dibekali berbagai materi substantif dan aplikatif, mulai dari Pengantar Hukum dan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Gender dan Kelompok Rentan, hingga teknik komunikasi dan penyusunan dokumen laporan hukum.

Sebagai tindak lanjut, para peserta kini diwajibkan melaksanakan kegiatan aktualisasi layanan di Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan masing-masing selama tiga bulan ke depan. Mereka diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh untuk menjadi penggerak utama dalam memberikan layanan hukum dasar kepada masyarakat.

 Dukungan penuh dari Kanwil Kemenkum Jabar, serta sinergi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Lembaga Pemberi Bantuan Hukum (PBH), diharapkan mampu melahirkan paralegal yang kompeten dan bersertifikat, sekaligus membentuk jejaring bantuan hukum yang berkelanjutan di tingkat akar rumput.