Kanwil Kemenkum Jabar Ikuti Pelatihan Teknis e-Learning Jaminan Fidusia Oleh BPSDM Hukum

TRIBUNJABAR.ID - BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) melalui Divisi Pelayanan Hukum pada hari ini menghadiri kegiatan Pelatihan Teknis Jaminan Fidusia yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting oleh BPSDM Hukum dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) (Senin, 08/09/2025).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hemawati BR Pandia bersama Kepala Bidang AHU Ave Maria Sihombing dan Analis Hukum Kanwil Jabar Zaki Fauzi Ridwan mengikuti jalannya Pelatihan Fidusia berbasis e-learning ini dari masing – masing tempat kerja.

Kegiatan Pelatihan Teknis Jaminan Fidusia kali ini diikuti oleh 139 orang peserta dari Kanwil – Kanwil Kemenkum di seluruh Indonesia, terutama oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan pegawai Bidang AHU. Kegiatan pelatihan ini akan berlangsung selama 5 hari mulai dari hari Senin hingga Jumat pada minggu ini.

Dengan menghadirkan narasumber dari Ditjen AHU, materi yang dibawakan dalam pelatihan kali ini antara lain seperti Konsep Dasar Hukum Jaminan Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia, Aspek Pidana Jaminan Fidusia, Prosedur Layanan Jaminan Fidusia, hingga Sistem Informasi Layanan Jaminan Fidusia.

Pelatihan Jaminan Fidusia ini diharapkan bisa meningkatkan kompetensi pegawai Kemenkum dalam memahami konsep umum jaminan fidusia serta pelaksanaan berbagai jenis layanan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Kementerian Hukum sesuai UU No. 42 Tahun 1999.

Dibuka secara resmi oleh Direktur Perdata Henry Sulaiman dan Sekretaris BPSDM Hukum Jusman, beliau menyampaikan bahwa diselenggarakannya pelatihan bersama BPSDM Hukum ini guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai Kemenkum dalam memberikan layanan jaminan fidusia pada masyarakat.

“Kami berharap dengan adanya persamaan informasi dan persepsi mengenai layanan jaminan fidusia dapat melancarkan upaya kita dalam melancarkan rencana aksi percepatan perjanjian kinerja Kemenkum sesuai dengan instruksi Menteri Hukum” ucap Direktur Perdata menutup sambutannya.