Pemprov Jabar All Out di 2025: Anggaran DBMPR Sasar 31,86 KM Jalan Kabupaten/Kota dan Desa

Ringkasan Berita:

• Program DBMPR Jabar pada 2025 fokus pada rekonstruksi serta pemeliharaan jalan non-provinsi dengan total penanganan 31,86 kilometer di enam wilayah UPTD. 
• Pembangunan diarahkan untuk mendukung mobilitas publik, membuka akses kawasan berkembang, dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal. 
• DBMPR Jabar menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerataan layanan infrastruktur di seluruh kabupaten/kota Jawa Barat.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) pada Tahun Anggaran 2025 menaruh perhatian besar terhadap upaya pemerataan kualitas infrastruktur, terutama lewat berbagai pengerjaan konstruksi serta pemeliharaan jalan yang menjadi kewenangan non-provinsi di sejumlah daerah.

Berdasarkan rekapitulasi yang dihimpun dari seluruh UPTD, total penanganan mencapai 31,86 kilometer, menggambarkan langkah aktif untuk memperluas akses transportasi masyarakat di berbagai titik.

Di wilayah UPTD I, fokus diarahkan pada peningkatan jalan-jalan penting yang menunjang aktivitas warga dan jalur ekonomi.

Rekonstruksi dilakukan pada Jalan Cikawung–Jayagiri di Kabupaten Cianjur sepanjang 3,6 kilometer melalui kerja sama dengan TNI, kemudian perbaikan struktural pada Jalan Sisi Barat Jalan Perjuangan di Kota Bekasi yang membentang sepanjang 0,35 kilometer.

Selain itu, pembangunan ulang juga menyasar Jalan Poros Cileuksa (Jawa Barat)–Batas Banten di Kabupaten Bogor sepanjang 1,731 kilometer, serta rekonstruksi sebuah ruas di Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, sepanjang 0,5 kilometer yang turut dilaksanakan lewat kolaborasi bersama TNI, menunjukkan pola kerja sinergis lintas lembaga.

UPTD II memusatkan kegiatannya di Kabupaten Sukabumi dengan dua pekerjaan rehabilitasi yang memperbaiki kualitas jalan desa.

Perbaikan pertama berada di ruas Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, dengan panjang penanganan mencapai 6,924 kilometer melalui kerja sama dengan TNI. Adapun akses jalan menuju Desa Mekarsari di Kecamatan Nyalindung juga ikut ditingkatkan melalui perbaikan sepanjang 0,466 kilometer, demi mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan warga setempat.

Kegiatan pembangunan paling panjang berada di bawah UPTD III dengan total 8,254 kilometer yang seluruhnya berada di Kabupaten Subang dan Purwakarta.

Di Subang, rekonstruksi diarahkan pada akses menuju Kawasan Industri Subang sepanjang 0,78 kilometer, jalan lingkungan SMA 1 Subang sepanjang 0,498 kilometer, serta Jalan Brigjen Katamso menuju RSUD Subang sepanjang 0,581 kilometer yang dibiayai lewat Belanja Tidak Terduga (BTT).

Selain itu, Jalan Darmodiharjo menuju Terminal Subang juga direkonstruksi sepanjang 0,5 kilometer melalui dukungan BTT. Ada pula pemeliharaan berkala di jalan sekitar Pabrik AQUA sepanjang 2 kilometer dengan sumber pendanaan BTT, menegaskan bahwa pemeliharaan rutin juga penting untuk menjaga keselamatan pengendara.

Di Kabupaten Purwakarta, penanganan dilakukan melalui pemeliharaan berkala di Jalan Situ Buleud sepanjang 3,9 kilometer sebagai sarana memperpanjang masa laik fungsi jalan yang banyak digunakan publik.

Untuk wilayah UPTD IV, perhatian diarahkan pada peningkatan konektivitas kawasan berkembang di Kabupaten Sumedang. Pemda Jabar mengusulkan rekonstruksi Jalan Tolengas–Jatigede sepanjang 6 kilometer untuk memperbaiki akses menuju kawasan sekitar Waduk Jatigede yang makin tumbuh sebagai pusat aktivitas warga dan ekonomi.

UPTD V mencakup pekerjaan rekonstruksi jalan sepanjang 0,11 kilometer sebagai akses menuju SMAN 1 Panumbangan di Kabupaten Ciamis, agar mobilitas siswa dan masyarakat sekitar lebih nyaman dan aman.

Sementara di bawah UPTD VI, terdapat dua kegiatan rekonstruksi yang tak kalah penting, yaitu akses menuju Kampus Polman Majalengka yang ditangani sepanjang 1,1 kilometer pada tahap pertama, kemudian rekonstruksi Jalan Cilengkrang–Tanjang dan Tanjang–Leuwiasem di Kabupaten Cirebon dengan total panjang 2,82 kilometer yang memberi dukungan signifikan terhadap pergerakan warga.