Dedi Mulyadi Gagas Pembaruan Gerbang Tol di Jabar dengan Sentuhan Arsitektur dan Budaya Lokal

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rencana untuk menghadirkan gerbang tol berdesain budaya khas Jawa Barat menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Ia menilai bahwa pintu masuk wilayah Jabar ini harus tampil dengan identitas yang kuat, sehingga pembenahannya ditempatkan sebagai prioritas awal dalam agenda penataan infrastruktur.

Gubernur yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa transformasi gerbang tol ini tidak sekadar soal estetika, melainkan juga mencerminkan kualitas layanan bagi setiap pengguna jalan.

Menurutnya, langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun pengalaman pertama yang mengesankan saat masyarakat memasuki Jawa Barat.

Dorongan tersebut disampaikan KDM sebagai komitmen yang harus direalisasikan melalui pekerjaan nyata, bukan melalui wacana semata. Ia menuturkan bahwa seluruh pembenahan termasuk gerbang tol, jaringan jalan, hingga kawasan DAS, harus diwujudkan lewat aktivitas langsung di lapangan agar manfaatnya terasa jelas bagi publik.

Pemaparan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Penataan Kawasan DAS serta Penataan Areal Marka Jalan Nasional dan Gerbang Tol di Wilayah Jawa Barat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Singaperbangsa, Kantor Bupati Karawang, Kamis (13/11/2025) sore.

Forum tersebut menjadi ajang membahas arah pembenahan berbagai titik strategis yang tersebar di banyak wilayah.

Menurut KDM, setiap gerbang tol harus mampu merepresentasikan ciri khas budaya daerahnya, sehingga masyarakat dapat melihat identitas Jabar sejak pertama kali memasuki kawasan tersebut.

"Gerbang tol adalah pintu masuk ke wilayah Jawa Barat. Desainnya harus mencerminkan budaya dan identitas daerah. Pengguna tol juga berhak mendapat layanan yang baik," tuturnya dilansir Humas Jabar.

Ia menargetkan bahwa pada tahun 2027 seluruh gerbang tol di Jawa Barat akan mengadopsi desain arsitektur yang mewakili nilai budaya daerah.

"Jadi nanti, mulai 2027, seluruh gerbang tol di Jawa Barat akan menggunakan desain arsitektur khas Jawa Barat," ujarnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, KDM berharap penataan kawasan tidak hanya memperkuat daya dukung lingkungan, tetapi juga memperlihatkan karakter Jawa Barat yang berbudaya dan beridentitas kuat di mata masyarakat.

"Ini momentum yang sangat baik dan strategis. Kebijakan pemerintah dalam menormalisasi sungai serta membenahi jaringan jalan, baik tol, nasional, provinsi, maupun kabupaten, mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat," ujar KDM.

Salah satu bagian pekerjaan yang dibahas adalah penataan DAS Karangligar di Kabupaten Karawang. KDM menjelaskan bahwa prosesnya sudah berada pada tahap siap eksekusi karena beberapa prasyarat teknis telah dituntaskan oleh pihak terkait.

"Hari ini akses jalan dari (perumahan) Resinda sudah bisa dilalui. Mesin akan segera dipasang, pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten sudah selesai. Jadi tinggal mulai," ungkapnya.

KDM mengingatkan bahwa persoalan banjir harus ditangani secara langsung di lapangan tanpa memperpanjang diskusi yang tidak menghasilkan tindakan nyata.

"Banjir bukan diselesaikan dengan rapat, tapi dengan pekerjaan," tegasnya.

DAS Karangligar selama ini menjadi salah satu titik rawan banjir di Kecamatan Telukjambe Barat, dan proyek penataannya diharapkan menekan risiko genangan musiman yang kerap menjadi keluhan warga setempat.

"Tidak ada problem. Pekerjaan sudah bisa dimulai. Kalau yang kemudian lamanya pekerjaan, ya nanyanya ke kontraktor. Nah, karena ini juga kan pekerjaannya pekerjaan PU Pusat," ujar KDM.

Selain penataan DAS, dukungan Pemda Provinsi Jawa Barat terhadap kabupaten/kota juga diarahkan pada pengerjaan langsung di lapangan, bukan hanya melalui alokasi anggaran. Salah satu pekerjaan yang kini ditangani Pemdaprov Jabar ialah pembangunan Gerbang Karawang Barat yang sebelumnya direncanakan oleh Pemda Kabupaten Karawang.

Hal yang sama berlaku pada pembangunan jembatan penghubung Purwakarta–Subang yang kini menjadi bagian dari intervensi Jawa Barat untuk mempercepat hubungan antarwilayah.