Jejak Pilkada Inklusif di Karawang, Demokrasi yang Tak Meninggalkan Siapa Pun

Ringkasan Berita:

• Pemilih disabilitas di Karawang mendapat pelayanan ramah dan aksesibel saat Pilkada 2024, termasuk bagi penyandang tunarungu seperti Yusi.
• Edukasi berkelanjutan dari komunitas Gerkatin mendorong kemandirian dan meningkatnya partisipasi pemilih tunarungu.
• KPU dan Bawaslu Karawang bekerja sama dengan organisasi disabilitas untuk memastikan hak politik penyandang disabilitas terpenuhi secara inklusif.

Laporan Cikwan Suwandi, Jurnalis Tribun Jabar

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Karawang, Jawa Barat, tahun 2024 lalu, masih membekas di hati Rina (50). 

Warga Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang itu mengaku masih ingat betul saat mendampingi anaknya, Yusi (23), yang tunarungu, datang ke tempat pemungutan suara (TPS) di desa mereka.

Yusi sangat antusias. Senyumnya mengembang.

Rina bercerita, sesampainya di TPS, Yusi langsung menyerahkan surat undangan memilih kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

Ketika memberi isyarat bahwa dirinya tunarungu, para petugas yang telah mendapat arahan untuk menyelenggarakan Pilkada Ramah Pemilih Berkebutuhan Khusus segera tanggap dan membantu prosesnya dengan penuh perhatian.

“Saya sangat senang, karena hak penyandang disabilitas benar-benar dibantu dalam Pilkada kemarin. Petugasnya sudah sangat siap, bahkan menyiapkan catatan kecil. Selesai mencoblos di bilik suara, Yusi dipandu sampai ke kotak suara dan mencelupkan tinta,” ujar Rina di rumahnya, Senin (10/11/2025).

Baca juga: KPU Karawang Luncurkan Pilkada 2024, dari Band Jamrud, Ribuan Penonton Hingga Maskot Ayam Ciparage

Edukasi Berkelanjutan

Kegembiraan juga diungkapkan Agustin (40), relawan Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Karawang. 

Ia mengatakan, banyak anggota komunitas tunarungu yang turut menggunakan hak pilih pada Pilkada 2024.

“Alhamdulillah, kemarin banyak dari kami yang datang ke TPS untuk memilih,” tuturnya saat ditemui di tempatnya bekerja di Jalan Tuparev, Karawang, Senin (10/11/2025).

Menurut Agustin, meningkatnya partisipasi pemilih tunarungu tak lepas dari edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi tidak cukup dilakukan sekali, tetapi perlu diulang agar pemahaman benar-benar tertanam.

Tujuan utama dari edukasi ini, katanya, adalah membangun kemandirian pemilih agar tidak mudah dipengaruhi dan dapat menentukan pilihan berdasarkan keyakinan sendiri.

“Saya bisa saja mengarahkan mereka untuk mencoblos siapa, tapi saya tidak mau. Saya justru minta mereka membaca sendiri profil calon-calon di internet,” ujarnya.

Agustin menyebut, sekitar 60 anggota komunitas tuli aktif berpartisipasi dalam Pilkada tahun lalu. Namun, jumlah pemilih tunarungu di Karawang sebenarnya jauh lebih banyak.

Capaian ini menunjukkan keberhasilan komunitas disabilitas dalam memperjuangkan hak politik mereka di ajang demokrasi yang semakin inklusif.

Dukungan terhadap pemilih disabilitas juga datang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karawang, yang membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk memastikan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ketua Bawaslu Karawang, Engkus Kusnadi, menjelaskan bahwa pembentukan satgas ini merupakan hasil kerja sama dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).

“Pemenuhan hak bagi pemilih disabilitas sangat penting, karena hak politik mereka sama seperti warga lainnya. Tidak boleh diabaikan,” tegas Kusnadi melalui sambungan telepon, Jumat (7/11/2025).

Ramah Disabilitas

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang mencatat, jumlah pemilih disabilitas pada Pilkada 2024 mencapai 4.930 orang, dengan 839 di antaranya tercatat telah menggunakan hak pilih.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Karawang, Putra Muhammad Wifdi Kamal, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan pemilih disabilitas dapat berpartisipasi dengan nyaman. Mulai dari pendataan, sosialisasi masif, hingga penyiapan sarana dan prasarana di TPS.

“Kami memastikan setiap TPS memenuhi standar aksesibilitas, terutama bagi penyandang disabilitas. Mulai dari pintu masuk yang tanpa undakan, bilik suara yang mudah dijangkau, hingga penyediaan alat bantu braille.

Petugas KPPS juga kami instruksikan untuk siap mendampingi pemilih disabilitas, baik tunadaksa, tunarungu, maupun jenis disabilitas lainnya,” jelas Putra.

Secara keseluruhan, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Karawang 2024 tercatat mencapai 69,53 persen, dengan 1.252.848 warga menggunakan hak pilih dari total 1.801.870 pemilih terdaftar.

Pilkada kali ini menjadi bukti bahwa inklusivitas bukan sekadar slogan, tetapi telah benar-benar diwujudkan dalam praktik demokrasi di Kabupaten Karawang.(*)