Respons Dedi Mulyadi soal Cecep "Preman Pensiun" Curhat Sulit Urus Izin Masjid, Colek Bupati Garut

Dedi Mulyadi mencolek Bupati Garut Syakur Amin dan wakilnya, Putri Karlina, soal curhatan Kang Cecep "Preman Pensiun" soal sulitnya urus perizinan.

Penulis: Rheina Sukmawati | Editor: Rheina Sukmawati
Instagram @abenk_marco, @dedimulyadi71
RESPON CURHATAN - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons curhatan Abenk Marco alias Kang Cecep "Preman Pensiun" soal sulitnya mengurus perizinan pembangunan masjid. 

Abenk Marco alias Kang Cecep Preman Pensiun ini menceritakan keresahannya soal pelayanan yang kurang memuaskan dari Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Garut.

MPP sendiei adalah sebuah tempat yang menyatukan berbagai layanan dari instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan bahkan swasta dalam satu lokasi yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan atau dokumen secara cepat, efisien, dan terpadu.

Namun, pengalaman sebaliknya justru dirasakan oleh Abenk Marco.

"Betapa sulit dan susahnya mengurus perizinan PBG dan SLF untuk masjid waqaf yang dibangun diatas tanah waqaf di kabupaten Garut," tulis Abenk Marco, dikutip Tribunjabar.id.

Abenk Marco bercerita bahwa lokasi pembangunan masjid waqaf itu sudah didatangi oleh Satpol PP Garut dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Yang di mana lokasi kami sudah didatangi oleh @satpolppgarut (cctv dan surat perintah ada) dan salah satu LSM (cctv dan surat dari LSM ada) yang mengharuskan membuat masjid waqaf harus ada izin PBG dan SLF," jelas dia.

"Yang dimana kalo tidak ada izin tersebut maka akan ada konsekuensi yang akan kami terima (tercantum di surat yang dikirimkan oleh LSM tersebut), apalagi kalo ngurus perizinan buat hal lain?? Untuk kepentingan masyarakat dan sosial saja ribet dan susahnya minta ampun," sambung dia.

Baca juga: Kang Cecep Berduka Nandi Juliawan "Encuy" Preman Pensiun Meninggal Dunia: Doa Terbaik Untukmu

Aktor asal Garut iin pun merasa kecewa karena saat hendak melaksanakan kewajibannya mengikuti aturan mendirikan bangunan, ia justru tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

"Sebagai warga negara yang baik maka kami harus patuh pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku maka dari itu saya mengurus perizinan tersebut," beber Abenk Marco.

"Akan tetapi diluar ekspektasi ternyata begitu buruknya pelayanan publik di kabupaten Garut, mulai dari sistem sampai para petugas outlet/counter dinas PUPR yang jauh dari profesional (boleh dilihat postingan saya sebelumnya, part 1 dan part 2)," sambung dia.

Ia pun mencolek akun-akun instansi yang bersangkutan dan berharap agar mereka segera berbenah agar tetap mementingkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Semoga Kabupaten Garut kedepan dapat mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih memudahkan masyarakat untuk mengurus kepentingan rakyat, khususnya @puprgarutkab.official dan @mppgarut untuk lebih memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat," ungkap dia.

"Dan terkhusus kepada yang terhormat Bapak @bupatigarut tolong dibenahi pak urusan pelayanan Publik khususnya para petugas pelayanan di semua sektor pelayanan publik di Kabupaten Garut ini," tuturnya.

"Baik sektor kesehatan, perizinan dan sektor lainnya, agar supaya fungsi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten Garut lebih baik kedepan," pungkas Abenk Marco.

Baca artikel Tribunjabar.id lainnya di Google News.

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved