Pengamat Peringatkan Defisit Fiskal RI Jadi Bom Waktu

Ringkasan Berita:

• Defisit anggaran Indonesia tercatat sudah terjadi sejak awal tahun 2026
• Pembengkakan defisit ini dipicu oleh besarnya kebutuhan anggaran untuk berbagai program prioritas pemerintah, ditambah beban pembayaran utang dari pemerintahan sebelumnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Defisit anggaran Indonesia tercatat sudah terjadi sejak awal tahun 2026, bahkan sebelum memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah.

Dosen Universitas Insan Cendekia Mandiri (UICM), Deni Rizky, menyebut kondisi ini sebagai sinyal serius yang perlu segera direspons pemerintah.

Dikatakan Deni, pada Januari 2026, defisit anggaran mencapai Rp54,6 triliun.

Angka ini menjadi yang terdalam dalam lima tahun terakhir, bahkan melampaui periode pandemi Covid-19.

Situasi kemudian memburuk setelah konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang turut diikuti penutupan Selat Hormuz oleh Iran.

Baca juga: Refleksi 2025, Tetep Abdulatip Soroti Tekanan Fiskal Pemerintah Daerah

“Setelah konflik, defisit meningkat tajam. Februari mencapai Rp135,7 triliun, dan Maret melonjak menjadi Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Deni, kepada Tribunjabar.id, Rabu (15/4/2026). 

Ia menjelaskan, pembengkakan defisit ini dipicu oleh besarnya kebutuhan anggaran untuk berbagai program prioritas pemerintah, ditambah beban pembayaran utang dari pemerintahan sebelumnya. 

Selain itu, kata Deni, pengelolaan anggaran dinilai belum berjalan efektif.

Menurutnya, pemerintah perlu segera melakukan mitigasi risiko agar defisit fiskal tetap terjaga di bawah ambang batas 3 persen terhadap PDB. 

Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah mengevaluasi program-program prioritas yang dinilai tidak efektif dalam penyerapan anggaran.

Deni menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu contoh yang perlu dikaji ulang. 

Baca juga: MMS Refleksi 2025 dan Resolusi 2026: Menegaskan Kedaulatan Sosial, Ekologis, dan Fiskal Sunda Raya

Ia mengingatkan agar alokasi anggaran tidak justru lebih besar terserap pada aspek non-esensial dibandingkan manfaat utama program itu sendiri.

“Jangan sampai lebih banyak ke asset penyerapan anggarannya di bandingkan ke makananya, harus ada skema lain yang lebih efektif. Ataupun program lain yang dapat menyerap anggaran besar tetapi dampaknya tidak signifikan terhadap kesejahtraan masayarakat," jelasnya. 

Deni menambahkan, jika tidak segera dilakukan, dan defisit fiskal terus berlanjut serta semakin besar, hal ini akan menjadi bom waktu yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, seperti terjadinya inflasi.