12 Persen Warga Kota Cirebon Belum Punya Rumah, Wali Kota: Bukan hanya Soal Batu dan Semen

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Luas wilayah Kota Cirebon hanya 39,398 kilometer persegi, namun ada persoalan besar yang terus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahnya, yakni hunian layak bagi seluruh warga.

Di tengah keterbatasan ruang, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo mengakui, bahwa tantangan menyediakan rumah bagi masyarakat bukan perkara sederhana.

“Ini adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan sinergi yang luar biasa,” ujar Effendi Edo dalam sambutannya saat kunjungan Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait, Kantor Gubernur Jabar Bale Jaya Dewata Kota Cirebon, Kamis (30/10/2025) sore.

Baca juga: Puluhan PKL di Sekitar Stasiun Cirebon Akan Ditertibkan, Tak Boleh Lagi Berjualan di Trotoar

Menurut data Pemerintah Kota Cirebon, dari 90.749 Kepala Keluarga (KK) yang tercatat, masih ada 11.179 KK atau sekitar 12,31 persen yang belum memiliki hunian tetap.

Kondisi itu diperparah dengan kebutuhan rumah baru yang terus meningkat, yakni sekitar 4.400 unit setiap tahun, seiring bertambahnya kelompok masyarakat produktif.

Di hadapan Menteri Maruarar Sirait, Edo menegaskan, bahwa perjuangan menyediakan rumah layak bagi warga bukan sekadar proyek fisik.

“Perjuangan ini bukan hanya soal batu dan semen, tetapi soal martabat dan komitmen untuk mewujudkan visi Kota Cirebon ‘Setara Berkelanjutan’,” ucapnya.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon menyambut Program Nasional 3 Juta Rumah dengan penuh dukungan.

Hingga 2025, setidaknya 23 proyek perumahan subsidi telah berdiri dan menambah 3.239 unit hunian baru di berbagai titik.

Tak hanya lewat pembangunan fisik, Pemkot Cirebon juga memperkuat kebijakan pendukung, seperti pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), berdasarkan SKB Tiga Menteri.

Contohnya pada proyek Perumahan Kiandra Pak Tahap 2, yang membangun 538 unit rumah MBR, Pemkot telah menyetujui 13 permohonan pembebasan BPHTB dengan total nilai keringanan mencapai Rp 55,9 juta.

Selain itu, Pemkot mendorong kolaborasi antara bank penyalur dan pengembang agar pembiayaan FLPP dan KUR perumahan dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat.

Perhatian juga diberikan pada rumah tidak layak huni (RTLH) melalui berbagai sumber pendanaan, seperti APBN yang mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk 49 unit rumah, masing-masing senilai Rp 20 juta dan APBD Provinsi, yang mendapatkan bantuan RTLH untuk 60 unit rumah, masing-masing Rp 20 juta.

Baca juga: Bencana Mengintai, BPBD Cirebon Tetapkan 10 Kecamatan Zona Merah Rawan Longsor-Banjir

Ada pula dari APBD Kota, di mana alokasi RTLH untuk 162 unit rumah, dengan 117 unit sudah terealisasi hingga Agustus 2025.

Meski capaian tersebut cukup signifikan, Effendi Edo tidak menutup mata terhadap persoalan lain yang belum terselesaikan.

Salah satunya terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang belum diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.

“Kami mencatat 128 dari 147 perumahan belum menyerahkan aset PSU-nya kepada Pemerintah Kota,” jelas dia.

Menurutnya, penyerahan aset PSU sangat penting karena menyangkut hak publik atas jalan, drainase, taman, hingga fasilitas sosial.

Tanpa pengelolaan yang jelas, keberlanjutan permukiman bisa terancam.

Untuk itu, Edo berharap dukungan dari pemerintah pusat agar persoalan PSU ini bisa segera terselesaikan, sehingga program perumahan benar-benar memberi manfaat menyeluruh bagi warga.

Menutup keterangannya, Edo kembali menekankan bahwa penyediaan hunian layak di tengah keterbatasan ruang adalah bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap warganya.

“Mari kita kuatkan kolaborasi antara Pusat, Provinsi, dan Daerah."

"Semoga kunjungan Menteri hari ini membawa berkah, inspirasi dan solusi nyata untuk kemajuan perumahan di Kota Cirebon,” katanya.

Perjuangan untuk menjadikan Cirebon sebagai kota yang setara dalam fasilitas hunian dan berkelanjutan dalam pembangunannya masih terus berjalan.

Namun bagi Effendi Edo, setiap rumah yang berdiri bukan sekadar bangunan, melainkan simbol martabat dan harapan bagi warganya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Maruar Sirait memberikan apresiasi kepada Pemkot Cirebon dan seluruh pemangku kepentingan yang mendukung sektor perumahan.

Ia menegaskan, program perumahan rakyat bukan hanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi nasional.

“Kita ingin ibu-ibu tidak lagi meminjam uang pada rentenir yang bunganya mencekik."

"Dengan kolaborasi bersama SMF dan PNM, pembiayaan perumahan menjadi lebih ringan dan adil,” ujer Bang Ara, sapaan akrabnya.

Maruar juga menyoroti peran penting dunia perbankan. 

Baca juga: Kereta Api Bisa Jalan Lagi Tapi Masih Ada Kepadatan di Jalur Cirebon

Ia memberikan apresiasi kepada sejumlah bank umbara yang kini turut menyalurkan pembiayaan KPR FLPP bahkan melalui skema swasta.

“Ini bukti bahwa perumahan, khususnya rumah subsidi, juga menjadi sektor ekonomi yang menguntungkan sekaligus menyejahterakan rakyat,” ucapnya. 

Menteri Maruar mengumumkan, bahwa kuota rumah subsidi nasional meningkat dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, berkat penurunan suku bunga kewajiban dari 5 persen menjadi 4 persen.

“Ini pencapaian terbesar dalam sejarah, dan kami ingin Jawa Barat, termasuk Cirebon, menjadi penerima manfaat utama,” jelas dia.