Pengamat Sebut Harga BBM Nonsubsidi Perlu Disesuaikan Jika Tren Minyak Dunia Berlanjut

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Memanasnya situasi di Timur Tengah langsung menekan sektor energi, dengan harga minyak dunia melonjak tajam hingga menyentuh USD 100 per barel.

Hal ini berpotensi membuat biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia ikut naik. 

Menangapi hal tersebut, Aknolt Kristian Pakpahan, ekonom dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menyebut Indonesia harus mengambil langkah konkret. Pasalnya, mempertahankan harga BBM subsidi tak bisa diproyeksikan dalam jangka panjang. 

"Saya tidak yakin kita dapat mempertahankan harga BBM Subsidi sekiranya situasi terus memburuk seperti saat ini. Kalau dalam jangka pendek dengan konsekuensi fiskal besar, mungkin bisa dilakukan tapi tidak dalam jangka panjang," ujarnya, kepada Tribunjabar.id, Senin (13/4/2026).

Masalah utamanya, kata dia, harga minyak di Indonesia mengikuti harga minyak dunia. Sehingga diperlukan penyesuaian agar beban subsidi energi pada pos APBN tidak terlalu berat. 

Baca juga: Pakar Hukum Unisba Soroti Potensi Hukum dalam Kasus Bayi Nyaris Tertukar di RSHS

Aknolt menyebut buntut tingginya harga minyak dunia berdampak pada nilai tukar rupiah. 

"Hal lain yang perlu diwaspadai adalah nilai tukar rupiah yang cenderung melemah yang pastinya akan membebani pembelian produk impor (termasuk minyak mentah)," tuturnya. 

Besaran BBM subsidi tidak dapat dikurangi dalam waktu singkat, karena belum meratanya transportasi publik yang nyaman dan aman. 

"Hal-hal itulah yang menyebabkan biaya subsidi energi berpotensi meningkat tajam," ucapnya. 

Pemerintah memiliki opsi untuk bisa menahan harga BBM subsidi misal dengan realokasi anggaran atau memotong anggaran belanja. 

Langkah penyesuaian anggaran melalui APBN Perubahan (APBN-P) menjadi opsi yang lazim ditempuh, namun harus dilakukan secara hati-hati.

“Biasanya pemerintah melakukan prioritasi ulang pos anggaran, termasuk menambah subsidi atau kompensasi. Tapi ini harus dicermati dengan bijak, apalagi kalau BBM subsidi justru dinikmati kelompok yang tidak berhak,” ujar dia.

Menurutnya, kebijakan menahan harga yang kerap disebut sebagai political policy juga memiliki konsekuensi serius. 

Baca juga: Permudah Akses Bantuan Perumahan, Pemprov Jabar Siapkan "Imah Aing" dan Dorong Hunian Vertikal

Defisit anggaran berpotensi melebar jika harga energi terus ditekan di tengah lonjakan harga global. Sementara untuk BBM non-subsidi, secara teori harga seharusnya mengikuti mekanisme pasar.