Pemerintah siap menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 100 persen untuk properti bernilai di bawah Rp2 miliar, guna menggairahkan pasar properti dan industri turunannya.

Ia juga menyinggung soal potensi PHK akibat kebijakan tarif ekspor yang tinggi.

“Dampak tarif 32 persen, 5 juta orang bisa kena PHK, jadi kalau 19 persen tidak ada itu PHK,” ucapnya.

Ia menjelaskan, sebelum kebijakan tarif diberlakukan, Indonesia berada di posisi tarif antara 10 hingga 20 persen.

 Jika diberlakukan 32 persen, maka artinya tidak ada perdagangan.

“Sekarang kalau dengan 19 persen kita di ASEAN salah satu yang kompetitif, kita sama dengan Malaysia dan Thailand. Negara-negara lain seperti India memiliki tarif 25 persen dan Vietnam 20 persen” ucapnya.