TRIBUNJABAR.ID - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang sekolah melaksanakan study tour menuai pro kontra.
Bahkan, salah satu menteri Prabowo Subianto tak setuju dengan kebijakan tersebut.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan pemerintah tidak melarang penyelenggaraan study tour bagi sekolah.
Meski tak melarang, Abdul Mu'ti menekankan perlu adanya pemilihan jasa transportasi yang berkualitas.
Baca juga: Dedi Mulyadi Beber Alasan Larang Sekolah Gelar Study Tour, Singgung Penderitaan Orangtua Pelajar
Mu'ti meminta sekolah untuk betul-betul mengecek kelayakan kendaraan bus dan kualitas sopirnya jika ingin mengadakan study tour.
"Tolonglah dipastikan betul terutama menyangkut mitra transportasinya karena banyak kecelakaan terjadi."
"Jadi, diusahakan agar biro-biro transportasinya yang betul-betul berkualitas, yang kendaraannya layak, driver-nya juga memang driver yang sangat mengutamakan keamanan penumpangnya," ujar Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen, Senin (24/3/2025) dilansir Kompas.com.
Menurut Mu'ti, study tour merupakan bagian dari program sekolah yang bertujuan memberikan pengalaman kepada anak-anak dengan kunjungan ke berbagai tempat.
Namun, Mu'ti mengingatkan, study tour harus direncanakan dengan matang, sehingga kegiatan yang dilakukan bermanfaat untuk anak-anak.
"Jangan sampai study tour itu hanya menjadi kegiatan yang rutinitas saja yang kaitan dengan pendidikan itu tidak terlaksana," tegasnya.
Selain itu, guru wajib membimbing study tour demi keselamatan anak-anak.
"Tetap dibimbing oleh guru-guru, jangan kemudian para murid ini dibiarkan tanpa pengawasan dari para guru sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat kita hindari," jelas Mu'ti.
Baca juga: Dedi Mulyadi Beber Alasan Larang Sekolah Gelar Study Tour, Singgung Penderitaan Orangtua Pelajar
Larangan Gubernur Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menegaskan larangannya terhadap kegiatan study tour untuk sekolah-sekolah di provinsi Jawa Barat.
Dedi menilai bahwa kebanyakan orang tua siswa harus berutang atau menjual barang untuk membiayai kegiatan study tour anak-anak mereka.
Sehingga menurutnya, study tour dinilai lebih bersifat hiburan daripada edukasi.
"Study tour itu bukan sekadar urusan bus atau perjalanan, tetapi lebih kepada bisnis di baliknya. Seharusnya, ini perjalanan pendidikan, tapi faktanya lebih banyak didominasi oleh travel dan bisnis pariwisata," ujar Dedi, baru-baru ini.
Menurut Dedi, kegiatan study tour dapat membebani orang tua.
Ia berpendapat bahwa banyak orang tua yang terpaksa mengeluarkan uang dalam jumlah besar, padahal itu bukan hal yang mudah bagi mereka.
"Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orang tua. Saya tahu bagaimana kondisi masyarakat Jawa Barat."
Selain itu, kata Dedi, aspek keselamatan juga menjadi pertimbangan serius dalam melarang study tour.
Ia juga menyinggung kecelakaan tragis yang menimpa SMK di Depok, yang menyebabkan 11 siswa meninggal dunia.
Menurutnya, hal itu harus menjadi pelajaran semua pihak agar tidak terulang kembali.
Usulan Gubernur Banten
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni juga menegaskan bahwa kebijakan pelarangan study tour ke luar daerah tetap berlaku di provinsinya.
Menurutnya, study tour selama ini lebih mengarah pada wisata ketimbang pendidikan.
Baca juga: Kontra Larangan Study Tour oleh Dedi Mulyadi, Kadisbudpar Cirebon: Seperti Bakar Rumah Karena Tikus
Namun jika memang tetap dilakukan, pihaknya mengimbau agar study tour digelar di dalam provinsi.
"Saya lebih memilih agar siswa bisa melakukan study tour di dalam provinsi Banten, yang memiliki banyak potensi industri dan wisata edukatif."
"Jika ingin mengunjungi pabrik atau dunia industri, Banten sudah memiliki banyak pilihan," ujar Andra.
Andra mencontohkan, pabrik-pabrik besar di Banten seperti Krakatau Steel dan pabrik baja lainnya bisa menjadi tempat yang sangat mendidik bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Pihaknya juga terbuka apabila ada siswa luar daerah memilih untuk datang ke Banten mengenal industri yang ada.
"Malah, orang luar yang harus datang ke sini untuk study tour," tegasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Beda Pendapat Larangan Study Tour Mendikdasmen dan Kepala Daerah, Boleh atau Tidak?,