Rabu, 8 April 2026

Sumedang Siapkan Integrasi Call Center 110 dan 112, Percepat Respons Keamanan Publik

Pemerintah Kabupaten Sumedang menyiapkan integrasi layanan darurat 110 milik Polri dengan call center 112

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Siti Fatimah
Tribun Jabar/Dok Humas Pemkab Sumedang
KUNJUNGAN - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menerima kunjungan Asisten Utama Polri Bidang Operasi, Komjen Pol Mohammad Fadil Imran, di Command Center Sumedang, Selasa (3/3/2026). 
Ringkasan Berita:
  • Kolaborasi digital antara command center daerah dan Polri
  • Pemkab Sumedang menyiapkan integrasi layanan darurat 110 milik Polri dengan call center 112 milik pemerintah daerah

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang menyiapkan integrasi layanan darurat 110 milik Polri dengan call center 112 milik pemerintah daerah guna mempercepat respons terhadap aduan masyarakat dan memperkuat sistem keamanan berbasis digital.

Rencana tersebut dibahas saat Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menerima kunjungan Asisten Utama Polri Bidang Operasi, Komjen Mohammad Fadil Imran, di Command Center Sumedang, Selasa (3/3/2026).

Dony menjelaskan, Command Center Sumedang berfungsi sebagai pusat big data pemerintah daerah yang mendukung pembangunan sekaligus pelayanan publik secara transparan. Integrasi layanan 110 dan 112 dinilai akan memperkuat koordinasi antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam menangani laporan warga.

“Melalui layanan digital ini, negara hadir. Masyarakat bisa langsung menyampaikan persoalannya kepada kepolisian melalui 110, dan ke pemerintah daerah melalui 112,” ujar Dony.

Ia menyebut, layanan 110 yang dijalankan Polres Sumedang telah berjalan efektif.

Dalam uji coba, waktu tunggu respons tercatat kurang dari lima detik.

Sementara itu, Fadil Imran menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya kepolisian.

Menurutnya, kolaborasi digital antara command center daerah dan Polri akan mempermudah akses layanan bagi masyarakat.

“Setiap ada keluhan masyarakat, semua jajaran harus hadir. Keamanan adalah urusan kita bersama,” katanya.

Ia menambahkan, pengelolaan keamanan perlu berbasis data, di mana setiap kejadian dicatat, dipetakan, dan dianalisis untuk mencegah potensi gangguan berkembang lebih luas. 

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved