Adhikarya Parlemen

Banjir dan Longsor saat Musim Hujan di Garut, Dede Kusdinar: “Perlu Penanganan dari Semua Pihak”

Dede menjelaskan bahwa bencana banjir yang melanda kawasan Kecamatan Banyuresmi tidak semata-mata disebabkan oleh meluapnya aliran sungai.

DPRD Jabar
Anggota DPRD Jabar Dapil Garut, Dede Kusdinar. 

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Musim penghujan yang kini melanda sejumlah wilayah Indonesia diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi tersebut membawa dampak serius di berbagai daerah, terutama dengan meningkatnya potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang mulai terjadi di berbagai titik.

Salah satu wilayah yang mengalami dampak cukup berat adalah Kabupaten Garut. Di daerah ini, bencana banjir bandang besar melanda Desa Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmi, beberapa pekan lalu.

Hantaman air bah itu menyebabkan ratusan penduduk harus mengungsi karena puluhan rumah mereka terendam air. Warga kehilangan tempat tinggal dan kini masih bergantung pada bantuan logistik yang disalurkan.

“Merujuk pada temuan di lapangan, banjir tersebut disebabkan oleh beragam faktor sehingga penanganannya juga harus dilakukan dari berbagai sektor,” ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Garut, Dede Kusdinar, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Dede menjelaskan bahwa bencana banjir yang melanda kawasan Kecamatan Banyuresmi tidak semata-mata disebabkan oleh meluapnya aliran sungai akibat curah hujan yang tinggi. Menurutnya, air yang menggenangi wilayah tersebut juga berasal dari daerah pegunungan di sekitar kawasan itu.

“Banjir di kawasan itu juga disebabkan oleh tumpukan sampah di sungai,” ungkap Dede.

Ia menuturkan, berbagai penyebab banjir itu menuntut peran aktif pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana alam serupa.

Salah satu langkah penting yang harus ditempuh adalah memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, baik antara Pemerintah Pusat melalui BNPB maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

Koordinasi ini, lanjut Dede, diperlukan dalam dua tahap penanganan. Untuk jangka pendek, pemerintah perlu memastikan distribusi logistik bagi warga yang mengungsi berjalan lancar.

Sedangkan dalam jangka panjang, dibutuhkan solusi strategis untuk mengurangi dampak banjir di masa mendatang agar peristiwa serupa tidak terus berulang.

Dede menegaskan, dalam upaya penanganan jangka panjang, reboisasi hutan harus ditempatkan sebagai prioritas utama.

Ia menilai, aliran air dari kawasan pegunungan yang memperparah banjir merupakan akibat langsung dari berkurangnya tutupan pohon akibat penebangan liar.

Karena itu, menurutnya, reboisasi harus menjadi skala prioritas dengan upaya menanam pohon tahunan.

Lebih lanjut, Dede menilai pencegahan terhadap praktik penebangan liar dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan di lapangan. Ia menyebut, patroli rutin yang dilakukan Polisi Hutan menjadi langkah penting dalam menekan aktivitas ilegal yang merusak ekosistem pegunungan.

Selain soal hutan, Dede juga menyoroti persoalan sampah yang turut memperparah banjir. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah mulai dari unit terkecil, seperti desa dan kelurahan, untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved