Kenaikan BBM Non-Subsidi Berpotensi Tekan Harga Pangan, DPRD Jabar Minta Mitigasi Cepat

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD Jabar Fraksi PKS, Budiwanto, meminta pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mempertahankan BBM bersubsidi di tengah kenaikan BBM non-subsidi.
• Ia mengingatkan dampak kenaikan BBM dapat memicu naiknya biaya distribusi, harga pangan, biaya produksi, serta menekan daya beli masyarakat dan UMKM.
• Pemerintah didorong memperkuat operasi pasar, distribusi logistik, produksi pangan lokal, dan bantuan sosial untuk menekan inflasi.

TRIBUNJABAR.ID, Karawang - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 diperkirakan akan memberikan dampak terhadap berbagai sektor ekonomi.

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi II Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si, MM membidangi ekonomi dan ketahanan pangan, meminta pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian.

Menurut Budiwanto, kenaikan harga BBM non-subsidi memang belum secara langsung menyentuh mayoritas masyarakat pengguna Pertalite dan Solar subsidi. Namun, dampak tidak langsung melalui kenaikan biaya distribusi dan logistik perlu diantisipasi sejak dini.

"Yang perlu diwaspadai bukan hanya kenaikan harga BBM itu sendiri, tetapi efek berantainya terhadap harga pangan, biaya produksi, dan daya beli masyarakat. Jangan sampai masyarakat mengalami stres ekonomi akibat kenaikan berbagai kebutuhan secara bersamaan," ujar Budiwanto.

Ia menjelaskan, kenaikan biaya transportasi dan distribusi berpotensi meningkatkan harga barang yang didatangkan dari luar daerah, termasuk sejumlah komoditas pangan. Selain itu, pelaku UMKM dan sektor industri yang menggunakan BBM non-subsidi juga akan menghadapi kenaikan biaya operasional.

Meski demikian, Budiwanto menilai potensi inflasi masih dapat dikendalikan karena pemerintah belum menaikkan harga Pertalite dan Solar subsidi yang selama ini menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat kecil.

"Kita berharap pemerintah tetap mempertahankan kebijakan BBM subsidi. Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, menjaga harga BBM subsidi merupakan salah satu langkah penting untuk melindungi daya beli masyarakat," katanya.

Sebagai anggota Komisi II yang membidangi ekonomi, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan, Budiwanto mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah-langkah mitigasi agar tekanan inflasi tidak meluas.

Beberapa langkah yang dinilai perlu dilakukan antara lain menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan melalui operasi pasar, memastikan kelancaran distribusi logistik, memperkuat produksi pangan lokal, serta menyiapkan bantuan sosial bagi kelompok masyarakat rentan apabila diperlukan.

"Jawa Barat memiliki potensi pertanian, peternakan, dan perikanan yang besar. Jika produksi lokal terus diperkuat dan distribusi berjalan lancar, maka dampak inflasi akibat kenaikan BBM dapat ditekan sehingga tidak terlalu membebani masyarakat," ungkapnya.

Budiwanto juga mengajak masyarakat untuk melakukan langkah-langkah penghematan dan memperkuat ketahanan pangan keluarga, seperti memanfaatkan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan, beternak skala rumah tangga, serta mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak.

"Ketahanan ekonomi tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan penguatan ekonomi keluarga, kita berharap dapat melewati tantangan ini dengan baik," pungkasnya.