Pastikan Pemerataan Mutu Pendidikan, Elly Farida: Sosialisasi PPDB 2026 Lebih Dini dan Komprehensif

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Elly Farida, menekankan pentingnya langkah proaktif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2026
• Elly Farida mendorong Dinas Pendidikan Jawa Barat melakukan sosialisasi secara lebih dini dan menyeluruh guna menciptakan proses yang lebih kondusif dan minim polemik di tengah masyarakat.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Elly Farida, menekankan pentingnya langkah proaktif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2026.

Ia mendorong agar Dinas Pendidikan Jawa Barat melakukan sosialisasi secara lebih dini dan menyeluruh guna menciptakan proses yang lebih kondusif dan minim polemik di tengah masyarakat.

Menurutnya, dinamika yang kerap muncul setiap tahun dalam pelaksanaan PPDB perlu diantisipasi dengan pendekatan yang lebih terencana, transparan, dan komunikatif.

Sosialisasi yang dilakukan sejak awal dinilai menjadi kunci dalam membangun pemahaman yang utuh di kalangan orang tua dan calon peserta didik, khususnya terkait mekanisme jalur zonasi dan prestasi di wilayah dengan kepadatan tinggi seperti Kota Depok dan Kota Bekasi.

“Sosialisasi yang dilakukan lebih awal akan membantu menyelaraskan pemahaman antara kebijakan yang ditetapkan dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk memahami prosedur secara baik dan mempersiapkan diri secara proporsional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2026).

Ia menambahkan, pendekatan sosialisasi tidak hanya cukup dilakukan melalui institusi pendidikan, tetapi juga perlu melibatkan unsur kewilayahan agar informasi dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah secara akurat dan merata.

Lebih lanjut, perhatian terhadap pemerataan kualitas pendidikan juga menjadi hal yang tidak terpisahkan dari sistem PPDB.

Ia menilai bahwa implementasi zonasi perlu diiringi dengan penguatan fasilitas serta peningkatan kualitas tenaga pendidik di seluruh SMA/SMK negeri di Jawa Barat.

“Upaya membangun persepsi kesetaraan antar sekolah menjadi penting, sehingga tidak terjadi konsentrasi pendaftar hanya pada sekolah tertentu. Prinsip dasarnya adalah memastikan setiap siswa memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, di mana pun mereka bersekolah,” jelasnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi 5 DPRD Jawa Barat disebut akan terus mengawal pelaksanaan PPDB 2026 agar berjalan secara lebih humanis, berintegritas, serta mencerminkan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat.