Anggota Komisi II DPRD Jabar, Arief Maoshul Affandy Perketat Pengawasan Distribusi Telur

Ringkasan Berita:

• DPRD Jawa Barat memperketat pengawasan distribusi telur ayam di pasaran untuk menekan disparitas harga yang dinilai merugikan peternak dan konsumen
• Anggota Komisi II DPRD Jabar dari Fraksi PPP, Arief Maoshul Affandy, mengatakan pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari pemantauan harga harian hingga inspeksi langsung ke lapangan

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- DPRD Jawa Barat memperketat pengawasan distribusi telur ayam di pasaran untuk menekan disparitas harga yang dinilai merugikan peternak dan konsumen.

Anggota Komisi II DPRD Jabar dari Fraksi PPP, Arief Maoshul Affandy, mengatakan pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari pemantauan harga harian hingga inspeksi langsung ke lapangan.

“Komisi II rutin melakukan monitoring harga melalui koordinasi dengan Disperindag Jawa Barat, serta turun langsung ke pasar induk dan gudang distributor untuk memastikan stok tersedia dan tidak ada hambatan distribusi,” ujar Arief, Selasa (21/4/2026).

Selain itu, DPRD juga mengevaluasi peran BUMD dalam rantai distribusi pangan. Arief menyebut, pihaknya mendorong PT Agro Jabar agar berfungsi sebagai offtaker atau pembeli hasil ternak, guna memangkas rantai distribusi yang terlalu panjang.

Dalam pengawasan tersebut, DPRD menemukan indikasi praktik penahanan stok di tingkat distributor besar, terutama saat ada isu kenaikan harga di pasaran.

“Memang jarang ditemukan penimbunan fisik karena telur komoditas yang mudah rusak. Namun, ada indikasi penahanan stok dan kesepakatan antar-tengkulak untuk menjaga harga tetap tinggi meskipun pasokan melimpah,” katanya.

Untuk menekan kesenjangan harga antara daerah produsen dan konsumen, DPRD Jabar mengawal sejumlah langkah konkret bersama pemerintah provinsi.

Di antaranya mendorong subsidi transportasi logistik pangan saat harga melonjak, serta mengintensifkan program Gelar Pangan Murah (GPM) agar distribusi dari produsen bisa langsung menjangkau masyarakat.

Selain itu, DPRD juga mendorong digitalisasi rantai pasok melalui pengembangan aplikasi logistik pangan Jawa Barat, agar harga di tingkat peternak dapat dipantau secara transparan oleh publik.

Penguatan kelembagaan peternak juga menjadi perhatian, melalui dorongan pembentukan dan penguatan koperasi agar peternak memiliki posisi tawar yang lebih kuat di hadapan tengkulak.

“Kami ingin tata kelola pangan di Jawa Barat lebih adil, peternak terlindungi dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat,” ucap Arief.