DPRD Jabar Minta Pemprov Antisipatif Hadapi Kenaikan Harga Jelang Idul Adha

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Fraksi PPP, Arief Maoshul Affandy menilai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sudah melakukan langkah antisipasi menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha 2026
• Arief meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih maksimal dalam pengendalian inflasi agar lonjakan harga tidak semakin membebani masyarakat

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Fraksi PPP, Arief Maoshul Affandy menilai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sudah melakukan langkah antisipasi menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha 2026.

Namun, Arief meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih maksimal dalam pengendalian inflasi agar lonjakan harga tidak semakin membebani masyarakat.

Menurutnya, kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai, gula, minyak goreng hingga daging sapi menjelang hari besar keagamaan, merupakan pola musiman yang seharusnya sudah dapat diprediksi pemerintah daerah.

"Kami di Komisi II DPRD Jawa Barat melihat bahwa Pemprov bersama TPID sudah melakukan langkah-langkah persiapan. Namun, kami terus menekankan agar aksi di lapangan itu lebih all out," ujar Arief, Sabtu (23/5/2026).

Arief mengatakan, langkah pengendalian inflasi tidak cukup hanya bersifat responsif, tetapi juga harus dilakukan secara antisipatif sebelum harga kebutuhan pokok mengalami lonjakan lebih tinggi.

Arief juga meminta Pemprov Jawa Barat memaksimalkan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) dan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi apabila eskalasi harga semakin tidak terkendali.

"Kesiapan pemerintah daerah harus antisipatif karena memang seharusnya sudah diprediksi," katanya.

Menurut Arief, daya beli masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, harus menjadi perhatian utama pemerintah, di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha.

DPRD Jawa Barat akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran penanganan inflasi agar tepat sasaran dan cepat direalisasikan.

"Terlebih daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, itu harus menjadi prioritas utama. Kami di legislatif akan terus mengawasi agar anggaran penanganan inflasi ini dieksekusi secara tepat dan cepat," ucapnya.