DPRD Jabar Nilai Gerakan Pangan Murah Efektif Tekan Inflasi, Tapi Belum Cukup

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Fraksi PPP, Arief Maoshul Affandy menilai Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar serentak di berbagai daerah di Jawa Barat, sudah relatif baik untuk menekan laju inflasi jelang Idul Adha 2026
• Arief menegaskan program tersebut belum cukup jika hanya dilakukan tanpa intervensi lain yang lebih menyeluruh, terutama dalam penguatan distribusi pangan dan operasi pasar

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Fraksi PPP, Arief Maoshul Affandy menilai Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar serentak di berbagai daerah di Jawa Barat, sudah relatif baik untuk menekan laju inflasi jelang Idul Adha 2026.

Namun, Arief menegaskan program tersebut belum cukup jika hanya dilakukan tanpa intervensi lain yang lebih menyeluruh, terutama dalam penguatan distribusi pangan dan operasi pasar.

Menurutnya, Gerakan Pangan Murah saat ini berperan sebagai peredam langsung bagi masyarakat di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.

"GPM yang masif dilakukan di berbagai kota kabupaten di Jabar saat ini menurut saya sudah sangat bagus, sebagai shock breaker atau peredam kejut langsung di tingkat konsumen," ujar Arief, Sabtu (23/5/2026).

Arief mengatakan, pelaksanaan GPM secara serentak di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat menjadi langkah positif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Meski demikian, Arief menilai efektivitas program tersebut masih terbatas karena hanya bersifat stimulan dan jangkauannya tidak berlangsung permanen.

"Jika ditanya cukup atau tidak, saya rasa GPM itu belum cukup jika berdiri sendiri, karena sifatnya hanya stimulan dan jangkauannya terbatas waktu dan tempat," katanya.

Komisi II DPRD Jawa Barat, kata dia, mendorong adanya langkah intervensi lain yang lebih sistemik dari pemerintah daerah.

Salah satunya melalui operasi pasar di pasar-pasar tradisional untuk menekan spekulasi harga di tingkat pedagang.

Selain itu, Arief juga meminta adanya penguatan kerja sama antardaerah dalam distribusi komoditas pangan di Jawa Barat.

Menurutnya, wilayah yang mengalami surplus produksi seperti cabai di Garut dan Cianjur perlu didorong distribusinya ke daerah yang mengalami kekurangan pasokan.

"Distribusinya harus disubsidi oleh pemerintah untuk dikirim ke wilayah yang defisit. Pemerintah harus hadir membiayai ongkos logistik melalui subsidi transportasi agar harga di tingkat konsumen tetap stabil," ucapnya.