Respons Dedi Mulyadi Dapat 'Hadiah' ke Korea Selatan usai Realisasi Belanja Jabar Tertinggi Nasional

TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendapatkan 'hadiah' dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hadiah itu didapatkan setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatatkan kinerja tertinggi dalam realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Realisasi belanja adalah pelaksanaan anggaran belanja yang sesungguhnya terjadi, yang menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh suatu entitas (pemerintah atau organisasi) untuk berbagai keperluan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 10 Agustus 2025, realisasi Belanja APBD Provinsi Jawa Barat tertinggi secara nasional sebesar 52,08 persen disusul DI Yogyakarta 51,39 persen.

Pada urutan ketiga ada Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 51,30 persen, kemudian disusul Provinsi Gorontalo sebesar 50,36 persen.

Setelah itu, provinsi lainnya Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Tumur, Banten, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Utarada Aceh rata-rata realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar 40 persen dan masuk kategori biru atau positif.

Baca juga: Realisasi Belanja Pemprov Jabar Tertinggi Nasional, Capai 52 Persen hingga Awal Agustus

Sedangkan Presentasi Realisasi Pendapatan APBD TA 2025 data per 10 Agustus 2025, Jawa Barat masuk dalam kategori hijau atau positif sebesar 54,67 persen sedikit di bawah DKI Jakarta sebesar 55,38 persen.

Realisasi pendapatan adalah jumlah pendapatan yang benar-benar telah diterima oleh pemerintah daerah selama periode anggaran tertentu, dibandingkan dengan jumlah yang ditargetkan dalam dokumen APBD.

Adapun provinsi yang tertinggi realsisasi pendapatan adalah Maluku Utara sebesar 72,41 persen disusul DI Yogyakarta 65,41 persen dan Kalimantan Barat 62,82 persen.

Karena itu, Jawa Barat pun didaulat menjadi salah satu provinsi terbaik dalam pengelolaan keuangan.

Baca juga: Kepsek di Pamulang yang Jual Seragam Rp 1,1 Juta ke Siswa Kini Dinonaktifkan: Pelanggaran Berat

Atas pencapaian tersebut, Dedi Mulyadi mendapat 'hadiah' kursus pengelolaan keuangan ke Korea Selatan.

Kabar 'hadiah' dari Kemendagri tersebut dibenarkan oleh Dedi Mulyadi.

"Ya, saya mendapat hadiah atas pengelolaan keuangan dari Kemendagri. Hadiahnya kursus pengelolaan keuangan ke Korea Selatan," kata Dedi, dikutip dari Kompas.com.

Akan tetapi, Dedi menyebut, dirinya tidak akan pergi ke Korea Selatan.

Pihaknya akan menugasi anak buahnya di Pemprov Jabar untuk mengikuti kursus pengelolaan keuangan tersebut.

"Saya akan menugasi yang dari Pemprov Jabar ke Korea Selatan. Saya di sini saja mengurus daerah," ucap Dedi.

Target Baru Pemprov Jabar

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, mengungkapkan, lonjakan realisasi itu adalah hasil percepatan belanja yang dilakukan sejak akhir Juli.

Saat itu, serapan anggaran masih berada di angka 45,65 persen.

Baca juga: APBD Perubahan Jabar 2025 Naik 3,65 Persen: Fokus Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan

Herman menyebut hasil tersebut adalah berkat kerja sama seluruh perangkat daerah di bawah arahan Dedi Mulyadi.

"Alhamdulillah, ini berkat kerja sama seluruh perangkat daerah di bawah arahan Pak Gubernur. Kami terus berupaya agar belanja daerah tidak hanya tepat waktu, tetapi juga berdampak langsung ke masyarakat," kata Herman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/8/2025).

Kendati sudah melampaui separuh anggaran, ia menegaskan Pemprov Jabar menargetkan dalam realisasi belanja bisa menembus angka 60 persen.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sarankan Harga Rokok Tak Naik Lagi karena Berimbas pada Pendapatan dari Cukai Rokok

"Kami sedang pacu agar secepatnya bisa menembus 60 persen," katanya.

Adapun untuk mendorong percepatan itu, pihaknya telah mengintruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat proses lelang, termasuk beradaptasi dengan perubahan sistem dari e-Katalog versi 5 ke versi 6.

"Kami gelar rapat koordinasi bersama seluruh sekretaris OPD dan tim pengadaan barang dan jasa. Kami dorong percepatan lelang agar penyerapan anggaran terus bergerak. Ini bagian dari ikhtiar mewujudkan Jawa Barat yang istimewa," tutur Herman.  

(Tribunjabar.id/Salma Dinda/Nazmi Abdurrahman)

Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.