Selasa, 21 April 2026

Realisasi Belanja Pemprov Jabar Tertinggi Nasional, Capai 52 Persen hingga Awal Agustus

Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tertinggi secara nasional.

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Giri
Tribunnews.com
ILUSTRASI APBD - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tertinggi secara nasional. Hingga 10 Agustus 2025, sudah mencapai 52,08 persen dengan pendapatan 54 persen. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tertinggi secara nasional. Hingga 10 Agustus 2025, sudah mencapai 52,08 persen dengan pendapatan 54 persen.

Dalam rapat pengendalian inflasi daerah tahun 2025, Mendagri Tito Karnavian menilai dari sisi belanja dan pendapatan, provinsi yang sudah melewati angka di atas 50 persen menunjukkan kinerja pengelolaan APBD yang baik.

"Kalau (daerah) belanjanya tinggi, berarti uangnya beredar di masyarakat. Kita lihat yang belanja tertinggi itu Provinsi Jawa Barat 52 persen, pendapatannya 54 persen, masih oke," ujar Tito, dikutip pada Selasa (12/8/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, mengatakan, pihaknya terus melakukan percepatan belanja sejak angka belanja daerah per akhir Juli 2025 terealisasi 45,65 persen. 

Capaian itu, kata dia, merupakan hasil kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar realisasi belanja APBD Jabar 2024 optimal dan menggerakkan perekonomian masyarakat.  

Baca juga: APBD Perubahan Jabar 2025 Naik 3,65 Persen: Fokus Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan

"Alhamdulillah, capaian ini merupakan kinerja bersama di bawah pimpinan Pak Gubernur. Kami bisa mengoptimalkan realisasi belanja," ujar Herman.

Herman mengaku angka yang dirilis Kemendagri sudah sesuai dengan rencana. Namun pihaknya tetap mendorong agar seluruh organisasi perangkat daerah kembali memacu belanja. 

"Kami sedang pacu agar secepatnya bisa menembus 60 persen," katanya.

Baca juga: Respons Dedi Mulyadi Dituding Anti-Islam, Bandingkan Kebijakannya Soal APBD dan Hibah Fiktif

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan OPD untuk segera melakukan lelang dan upaya lain agar realisasi belanja bisa meningkat.

"Tadi pagi kami baru saja rapat dengan semua sekretaris OPD termasuk pengadaan barang jasa walaupun ada pergeseran dari versi 5 ke versi 6 (e-Katalog). Kami dorong untuk melakukan lelang cepat, kami sedang berikhtiar untuk Jawa Barat Istimewa," ucapnya. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved