Polemik KJA di Pangandaran Memanas, Ratusan Nelayan Siap Bertemu di Susi International Beach Strip

Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Timur Pangandaran ini dimulai sejak Juli 2025.

Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin bahkan sampai mengatakan agar pemilik Keramba Jaring Apung di Pantai Timur Pangandaran jangan membuat gaduh.

Salah satu pemilik KJA adalah PT. Pasifik Bumi Samudera (PBS).

Perwakilan PT PBS, Viar Navy mengklaim, KJA milik PT. PBS sudah beroperasi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.

"Jadi, mulai tahun 2019 tidak ada yang terganggu dan sudah berjalan," kata Viar, Jumat (18/7/2025) siang. 

Hanya, sekarang ada penambahan KJA yang lokasi masih berada di lingkungan KJA sebelumnya.

"Jadi, masih di situ-situ saja," katanya.

Sebelum KJA beroperasi, Ia mengaku, pihak perusahaannya sudah mendapat izin untuk budidaya seluas sekitar 3,3 hektare.

"Itu yang sekarang digunakan mungkin sepertiganya juga tidak," ucap Viar.

Latar Belakang
Keramba Jaring Apung (KJA) adalah sistem budidaya ikan di laut yang menggunakan kerangka terapung dan jaring.

Proyek KJA di Pantai Timur Pangandaran ini menjadi kontroversi setelah izinnya diberikan kepada tiga perusahaan swasta yaitu PT Pasifik Bumi Samudera, PT Vietmindo Inter Pasifik, dan Supriadi. 

Pangandaran sendiri telah lama dikenal sebagai kawasan wisata, bukan budidaya perikanan.

Poin-Poin Utama Polemik
Izin yang Dinilai Bermasalah: Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menjadi salah satu pihak yang paling vokal menentang proyek ini.

Ia menilai bahwa perizinan KJA menyalahi aturan karena lokasinya berada di kawasan konservasi laut dan berdekatan dengan area wisata.

Konservasi laut atau konservasi perairan adalah upaya untuk melindungi, melestarikan, dan mengelola sumber daya laut serta ekosistemnya secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menjaga keanekaragaman hayati laut, mencegah kerusakan lingkungan, dan memastikan keberlanjutan manfaat laut bagi kehidupan manusia dan ekosistem itu sendiri.