Ekonomi Syariah Jabar: Tumbuh Signifikan, Saatnya Menguatkan Ekosistem

Oleh: Nasori, Praktisi Keuangan Syariah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Lima tahun terakhir menjadi momentum penting bagi perkembangan industri perbankan syariah di Jawa Barat. Di tengah tantangan global, perlambatan ekonomi, hingga disrupsi digital, justru sektor keuangan syariah menunjukkan daya tahan dan pertumbuhan positif.

Namun, di balik lonjakan angka, tersimpan pekerjaan rumah besar: memastikan pertumbuhan tersebut berkelanjutan, inklusif, dan kompetitif.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat mencatat bahwa per 2024, pertumbuhan aset perbankan syariah di provinsi ini mencapai rata-rata 12,1 persen per tahun selama 2019–2024. Ini jauh melampaui rata-rata pertumbuhan bank konvensional yang berada di kisaran 6,8%.

Dana pihak ketiga (DPK) juga melonjak sebesar 13,6% per tahun, terutama didorong oleh pertumbuhan tabungan dan deposito mudharabah.

Sementara itu, penyaluran pembiayaan oleh bank syariah meningkat sebesar 14,4% per tahun, berbanding 7,1% pada bank konvensional. Yang menarik, sektor mikro dan UMKM menjadi kontributor terbesar dari pertumbuhan ini sebuah indikasi bahwa bank syariah mulai menyentuh akar ekonomi masyarakat Jabar.

Bank Syariah Indonesia (BSI) memainkan peran sentral dalam peta pertumbuhan ini. Menurut laporan BSI Regional 6 Bandung, total aset YoY naik 22,40?ri Rp16,7 triliun di Juni 2024 menjadi Rp20,4 triliun di Juni 2025, dengan lebih dari 2,2 juta nasabah aktif.

BSI aktif mendorong digitalisasi layanan melalui Super App BYOND By BSI, sekaligus menjangkau komunitas milenial, pondok pesantren, dan berbagai pelosok yang belum terjangkau akses lebaga keuangan melalui jaringan BSI Agen.

“BSI tidak hanya menjual produk, tapi kami membangun ekosistem,” ungkap Fitria Ekayani, Regional CEO BSI Bandung, dalam sebuah forum keuangan syariah di Bandung. 

“Kami menggandeng berbagai stake holder seperti perguruan tinggi, pondok pesantren, lembaga keuangan mikro Syariah, dan bahkan e-commerce lokal agar inklusi keuangan berbasis syariah bisa semakin dalam.”

Ekosistem syariah tidak bisa bertumbuh sendiri. Jawa Barat beruntung karena menjadi salah satu provinsi paling aktif membangun ekonomi syariah berbasis kolaborasi. Beberapa aktor kunci di antaranya:

1. Pemerintah Daerah  
Pemprov Jawa Barat membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) pada 2023. Komite ini menjadi simpul koordinasi berbagai program: dari sertifikasi halal UMKM, sinergi dengan pesantren, hingga digitalisasi koperasi syariah.

2. KDEKS Jabar  
Di bawah kepemimpinan Gubernur dan Sekda sebagai ketua dan ketua harian, KDEKS menjalankan 4 klaster prioritas: keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, dan pemberdayaan ekonomi pesantren.

3. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)  
Organisasi ini aktif melakukan edukasi dan literasi keuangan syariah. Ratusan seminar, webinar, hingga pelatihan manajemen keuangan syariah digelar, terutama di lingkungan mahasiswa dan pelaku usaha kecil.

4. Pesantren dan Perguruan Tinggi  
Jabar memiliki lebih dari 12.000 pesantren dan 250 lebih perguruan tinggi. Beberapa di antaranya, seperti Universitas Padjadjaran, UIN Bandung, dan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, menjadi pionir dalam riset dan inkubasi bisnis halal.