Respons Dedi Mulyadi saat 3 Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat Izinkan Study Tour

Bupati Bandung, Dadang Supriatna menekankan bahwa selama kegiatan study tour mendapatkan persetujuan orang tua dan memiliki nilai edukatif, maka tidak seharusnya dilarang.

“Tapi yang jelas disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Nah,selama orangtuanya sepakat dan ada manfaat dalam konteks pengalaman, karena study tour itu bukan hanya hiburan, tetapi juga edukasi,” kata Dadang.

Kemudian, ia mengingatkan, larangan semestinya dibarengi dengan solusi dari pemerintah. 

“Lebih terarah saja kegiatannya. Jadi, jangan sampai kita melarang tapi tidak ada solusi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sisi emosional dari kegiatan study tour yang menurutnya sering membekas dalam memori siswa. 

“Nah, memang kita perlu dan membutuhkan sejarah yang tentunya Indonesia bisa seperti ini seperti apa dahulunya. Kalau seperti itu kegiatannya bermanfaat bukan hanya main saja tetapi harus ada edukasi sehingga anak-anak itu bisa dalam memorinya ini terkenang,” bebernya.

Tanggapan Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons perbedaan sikap para kepala daerah itu dengan tegas.

Ia menyatakan, menjadikan anak sekolah sebagai sasaran peningkatan kunjungan wisata daerah adalah hal yang tidak memiliki dasar akademis maupun moral.

“Menjadikan anak sekolah sebagai obyek kunjungan wisata daerah itu tidak punya dasar akademik dan moral,” ujar Dedi dalam rekaman video yang yang diunggahnya di Instagram, dikutip Tribunjabar.id Sabtu (26/7/2025).

Dedi menyebut, larangan study tour sejalan dengan larangan lain seperti penjualan LKS dan seragam sekolah, yang dianggap mengeksploitasi siswa demi keuntungan ekonomi.

LKS atau Lembar Kerja Siswa, adalah buku yang berisi tugas-tugas dan latihan yang dirancang untuk membantu siswa belajar secara mandiri.

Baca juga: Berjam-jam Demo di Gedung Sate, Sopir Bus Gagal Video Call dengan Dedi Mulyadi yang Sedang di Bogor

“Pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif,” tegasnya.

Ia pun menyarankan agar pemerintah daerah lebih fokus membenahi infrastruktur wisata ketimbang menggantungkan angka kunjungan dari kegiatan sekolah.

“Kemudian juga bangunan-bangunan heritage-nya harus dijaga estetikanya dengan baik. Bebaskan berbagai pungutan liar dari parkir liar, calo tiket, atau kadang ada satu objek itu ada dua tiket,” ujarnya.