Selasa, 2 Juni 2026

Dampak Larangan Study Tour Dedi Mulyadi, Pengusaha Pariwisata di Jabar Jual Bus hingga PHK Karyawan

Dampak dari larangan study tour Dedi Mulyadi, DMH Trans menjual lima unit busnya, sementara PO Bus Smindo Trans, Rachmat harus mem-PKH karyawannya.

Tayang:
Penulis: Rheina Sukmawati | Editor: Rheina Sukmawati
Kolase TribunJabar.id/M Rizal Jalaludin, Wartakotalive.com/M Rifqi
DAMPAK LARANGAN STUDY TOUR - Larangan study tour dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mulai berdampak kepada pengusaha bus pariwisata. (KIRI) Dedi Mulyadi saat kunjungan di Sukabumi, Selasa (22/7/2025). (KANAN) achmat, pemilik PO Smindo Trans mengungkapkan dampak negatif larangan study tour bagi perusahaannya. Kini, pihaknya terpaksa PHK 50 persen karyawan. 

Koordinator Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), Herdis Subarja menyebut kondisi ini sebagai "tamparan berlapis." 

Pasalnya, sektor ini sudah lebih dulu tertekan akibat lesunya perekonomian global, lalu kembali dipukul oleh kebijakan mendadak dari pemerintah daerah.

DEDI MULYADI DIDEMO - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (kiri), buka suara soal aksi demonstrasi para pekerja pariwisata yang memprotes Surat Keputusan (SK) larangan study tour.
DEDI MULYADI DIDEMO - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (kiri), buka suara soal aksi demonstrasi para pekerja pariwisata yang memprotes Surat Keputusan (SK) larangan study tour. (YouTube Sekretariat DPRD/Tribun Jabar (Hilman))

Menurut Herdis, hingga pertengahan Juli 2025, sudah ada sedikitnya delapan perusahaan di Depok, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung yang mulai merumahkan sopir dan kru busnya.

"Perusahaan kehilangan pasar dan kehilangan aset, maka yang pertama jadi korban adalah tenaga kerja," kata Herdis.  

Pihaknya mencatat ada sekitar 7.000 orang yang bergantung pada sektor ini di Jawa Barat, terdiri dari pekerja formal dan informal mulai dari sopir, helper, tenaga operasional, hingga staf marketing dan admin. 

Tanpa intervensi pemerintah, gelombang pemutusan hubungan kerja hanya tinggal menunggu waktu.

"“Kalau tidak ada langkah penyelamatan, PHK massal akan jadi kenyataan. Ini bukan hanya tentang bisnis, tapi juga keberlangsungan ribuan keluarga," kata Herdis.

Baca juga: Nestapa Pengusaha Bus Pariwisata di Jabar Terpukul Larangan Study Tour, Satu Per Satu Bus Dijual

Ia juga menyayangkan bahwa Pemprov Jabar tidak pernah mengajak duduk bersama para pengusaha sebelum kebijakan itu diterbitkan. 

"Gubernur sepertinya tidak peduli akan nasib pelaku usaha dan pekerja sektor ini. Bahkan Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman dalam sebuah pernyataannya, bahwa kebijakan pelarangan study tour sekolah telah melalui kajian. Kajian, ini kajian apa dan kapan kajian itu dilakukan serta data-data kajian yang menjadi dasarnya apa saja," jelas Herdis.

Sementara itu, solidaritas para pekerja pariwisata Jabar akan terus mengawal isu ini. 

Herdis menambahkan, jika tak ada respon dari Pemprov, mereka siap melayangkan permintaan langsung kepada pemerintah pusat.

Harapannya, kata dia, ada jalan tengah yang bisa menyelamatkan usaha dan tenaga kerja, tanpa mengabaikan aspek keselamatan yang jadi alasan utama pelarangan. 

Dedi Mulyadi Tetap Melarang

Sebelumnya, Dedi Mulyadi baru saja mendapatkan protes besar-besaran dari para pelaku wisata yang berdemo di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Senin (21/7/2025).

Para pelaku wisata tersebut tergabung dalam Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) yang melakukan blokade di sekitar jalanan Gedung Sate.

Sumber: Tribun Jabar
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved