Respons Dedi Mulyadi soal Pungutan di MAN 1 Cianjur Capai Rp3 Juta per Siswa: BOS MAN dan SMAN Sama

TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons ramainya kabar pungutan di MAN 1 Cianjur yang bisa bernilai jutaan rupiah.

Kabar ramainya adanya pungutan ini datang langsung dari pengakuan orang tua siswa yang mendapatkan surat permintaan sumbangan sukarela.

Dilansir dari Tribunjabar.id, dalam surat tersebut tertera nominal sumbangan mulai dari Rp2,5 juta, Rp2,7 juta, hingga Rp3 juta.

Sementara, pihak MAN 1 Cianjur membenarkan adanya permintaan sumbangan kepada orang tua siswa itu.

Dedi Mulyadi mengaku telah mendapatkan kabar tentang adanya permintaan sumbangan di MAN 1 Cianjur.

"Pada pagi ini saya dikirim terus berita tentang pungutan di MAN 1 Cianjur," ungkap Dedi Mulyadi dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu (23/7/2025).

"Sudah ada penjelasan dari humasnya ahwa sumbangan itu, infak atau dilakukan karena untuk menutupi biaya operasional yang tidak cukup bersumber dari BOS dan BPMU," sambung dia.

Mantan Bupati Purwakarta itu menjelaskan bahwa pengelolaan MAN berada di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Baca juga: Gubernur Dedi Mulyadi Soroti Bank Emok di Jawa Barat: Bunga Tinggi, Tak Bayar Pajak, Bisa Dipidana

Di Jawa Barat, MAN 1 Cianjur berarti berada di bawah Kementerian Agama Kanwil Jabar.

Kendati demikian, Dedi Mulyadi menyayangkan adanya pungutan tersebut. Menurutnya, seharusnya tidak ada perbedaan antara MAN dan SMA Negeri soal sumber dana.

"Memang bukan di bawah gubernur. Namun saya sebagai gubernur perlu sampaikan, bahwa BOS MAN dan SMA Negeri sama, juga BPMU sama," tutur Dedi Mulyadi.

"Namun pertanyaannya adalah mengapa kalau di SMA Negeri tidak ada pungutan, tapi MAN ada pungutan, keduanya juga kan bersumber dari uang dan nilai yang sama," sambung dia.

Dedi Mulyadi memahami bahwa setiap sekolah pasti memiliki target.

Menurut Dedi Mulyadi, target tersebut mestinya bisa tercapai dengan memaksimalkan dana yang tersedia.

"Sebagai wakil dari orang tua di seluruh Jawa Barat, saya ingin semua sekolah di Jabar setara, tidak ada perbedaan, baik yang dikelola provinsi atau oleh Kemenag," tutur Dedi Mulyadi.