Sosok Direksi BUMD Bekasi yang Diduga Selingkuh dengan Wanita Anggota DPRD, Ternyata Kontroversial

TRIBUNJABAR.ID - Inilah sosok Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi yang diduga selingkuh dengan wanita anggota DPRD.

Skandal perselingkuhan ini dibongkar oleh Cecep Noor, selaku ayah mertua dari wanita anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Cecep Noor yang yang juga politisi dari Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku memergoki menantunya diduga tengah bersama pria diduga oknum pimpinan Direksi BUMD di sebuah hotel Yogyakarta.
 
“Ini adalah aib bagi keluarga, ini dilakukan oleh salah satu oknum pejabat yang ada di BUMD Kabupaten Bekasi,” ujar Cecep Nppr kepada media dalam konferensi pers di Cikarang pada Minggu (20/07/2025) malam, dikutip dari TribunBekasi.com.

Cecep menilai perbuatan menantu dan Direksi BUMD itu telah mencoreng nama baik keluarga dan sebagai bentuk kedzoliman.

Baca juga: Heboh Direksi BUMD Kabupaten Bekasi Diduga Selingkuh dengan Anggota DPRD, Dilaporkan ke Mabes Polri

Ia bahkan secara tegas tidak akan tinggal diam melihat kejadian tersebut. 

Cecep yang merupakan orangtua suami dari wanita anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, mengancam akan melaporkan kasus perselingkuhan Direksi BUMD dengan menantunya tersebut.

Ketua DPC PPP itu bahkan meminta atensi dan bantuan dari Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.


Kini, kasus skandal perselingkuhan antara dua pejabat Kabupaten Bekasi itu menuai sorotan publik.

Lantas, siapakah sosok Direksi BUMD Kabupaten Bekasi yang diduga selingkuh dengan wanita anggota DPRD Kabupaten Bekasi tersebut?

Menurut informasi yang beredar, sosok Direksi BUMD Kabupaten Bekasi yang diduga selingkuh itu berinisial AZE.

Saat ini, AZE menjabat sebagai Direksi BUMD di Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi.

Ia mulai menjabat sebagai Plt Direktur Usaha pada 3 Januari 2025 dan kemudian menjadi Direktur Usaha definitif sejak 17 April 2025.

Sosok AZE sempat menuai kontroversi terkait pengangkatannya sebagai Direktur Usaha Perumda Tirta Bhagasasi.

Pengangkatannya mendapat keberatan dari beberapa pihak terkait dugaan pelanggaran prosedur dan aturan. 

Namun, saat itu Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyatakan bahwa pengangkatan tersebut sudah sesuai mekanisme.