Demo Pekerja Pariwisata di Gedung Sate
Didemo Sopir Bus Pariwisata, Dedi Mulyadi: Semakin Jelas Bahwa Study Tour Sebenarnya adalah Piknik
Saat dikonfirmasi, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tidak merespons pertanyaan awak media untuk menanggapi aksi demontrasi sopir bus.
Penulis: M RIZAL JALALUDIN | Editor: Muhamad Syarif Abdussalam
Laporan Kontributor Tribunjabar.id M Rizal Jalaludin
TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Sejumlah sopir, kernet bus, dan pelaku usaha pariwisata di Jawa Barat, mendesak Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mencabut Surat Edaran (SE) nomor 45/PK.03.03.KESRA tentang larangan menggelar studi tour.
Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/7/2025).
Saat dikonfirmasi, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tidak merespons pertanyaan awak media untuk menanggapi aksi demontrasi yang dilakukan sopir bus pariwisata itu.
Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa dirinya sudah menjawab dan membuat pernyataan terkait aksi demontrasi sopir bus pariwisata itu di tiktok.
"Tadi pagi sudah ada pernyataan saya di TikTok," ujar Dedi Mulyadi usai menghadiri peresmian pengairan pertanian di Desa Pangumbahan, Sukabumi, Selasa (22/7/2025).
Disinggung terkait tuntutan pencabutan larangan studi tour, Dedi Mulyadi juga memberikan jawaban sama, ia berkilah sudah memberikan pernyataannya di tiktok.
"Kan sudah ada pernyataan saya tadi (di TikTok)," ucap Dedi Mulyadi.

Saat demo kemarin, Koordinator aksi solidaritas para pekerja pariwisata Jawa Barat, Herdi Sudardja mengatakan, aksi itu dilakukan karena dampak dari SE yang dikeluarkan pada Mei 2025 telah menyengsarakan para sopir, kernet dan pelaku usaha pariwisata.
"Tuntutan kita itu hanya satu, cabut larangan Gubernur kegiatan studi tur sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat," ujar Herdi, di Gedung Sate, Senin (21/7/2025).
Pihaknya berharap dapat bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
"Kami sudah melakukan beberapa upaya, termasuk audensi, termasuk para pengusaha dari sektor transformasi pariwisata Jabar, sudah melayangkan surat yang saya dapat info ke Gubernur pada bulan Mei 2025. Saat itu tidak direspon oleh yang bersangkutan oleh Gubernur," katanya.
Herdi pun menilai Gubernur Jabar, tebang pilih dalam menemui masyarakat. Sebab, selama ini, Dedi Mulyadi belum pernah bertemu dengan pelaku maupun pekerja usaha pariwisata.
"Gubernur Jabar ini sepertinya ingin bertemu dan selalu memilih oligarki. Dengan si a, si b, katakanlah mau bertemu, tapi dengan pengusaha dari sektor pariwisata tidak mau bertemu," ucapnya.
Herdi pun mengancam akan menggelar aksi lebih besar, jika hari ini Dedi Mulyadi tak menemui masa aksi.
"Kalau total yang bekerja di sektor ini di Jawa Barat sekitar 8.000. Itu yang formal. Yang informal itu sekitar 5.000. Yang berarti ada 13.000. Yang informal itu saya katakan, karena bekerja di sektor transportasi itu rata-rata informal," ucapnya.

Jawaban Dedi Mulyadi di Tiktok
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya angkat suara menanggapi aksi unjuk rasa para sopir bus pariwisata yang memblokade Jembatan Pasupati dan menggelar aksi di Gedung Sate.
Melalui akun TikTok-nya, Dedi menjelaskan duduk perkara larangan kegiatan study tour yang telah ia keluarkan lewat Surat Keputusan Gubernur.
Dalam pembukaannya, Dedi menyapa hangat para warganet dan warga Jawa Barat. "Assalamualaikum sampurasun, wilujeung enjing wargi Jabar dan seluruh warganet di mana pun berada, semoga bahagia selalu," ujarnya.
Ia kemudian mengulas peristiwa demonstrasi yang berlangsung sehari sebelumnya. Menurutnya, para pengunjuk rasa merupakan pelaku usaha di sektor kepariwisataan, mulai dari penyelenggara travel, sopir, hingga pemilik bus pariwisata. Mereka mendesak agar SK larangan study tour dicabut.
"Dan saya sampaikan pada hari kemaren ada demonstrasi di Gedung Sate, bahkan melakukan blokade jalan di Jembatan Pasopati, mereka adalah para pelaku jasa usaha kepariwisataan, baik penyelenggara travel, kemudian sopir bus, para pengusaha bus, mendesak saya mencabut SK larangan study tour," terang Dedi.
Gubernur menegaskan bahwa yang menjadi objek larangan adalah kegiatan study tour, bukan industri pariwisata secara keseluruhan. Ia merasa langkah protes tersebut justru memperlihatkan bahwa kegiatan yang disebut study tour itu pada kenyataannya hanyalah perjalanan wisata biasa.

"Kan yang diprotes itu adalah jasa kepariwisataan, yang protes itu adalah kegiatan pariwisata, SK saya adalah SK study tour, yang dilarang itu ialah kegiatan study tour," jelasnya.
"Yang kemudian dengan demonstrasi itu, itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan study tour itu bahwa sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi, bisa dibuktikan yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan," lanjut Dedi.
Menariknya, demonstrasi tersebut turut mendapatkan dukungan dari luar provinsi. Dedi menyebut bahwa asosiasi Jeep dari Yogyakarta yang biasa melayani wisatawan di kawasan Gunung Merapi turut menyuarakan solidaritasnya.
"Dan kemudian yang demonstrasi ternyata mendapatkan dukungan dari asosiasi Jeep di daerah Yogyakarta, terutama Jeep yang melakukan pengangkutan di Gunung Merapi, bukan hanya dari orang Jawa Barat yang demo, tetapi juga dari Yogyakarta," katanya.
Di tengah sorotan publik, Dedi menyampaikan komitmennya untuk terus memprioritaskan ketenangan batin para orang tua siswa.
Menurutnya, ia ingin meminimalisasi beban pengeluaran pendidikan yang tidak esensial dan menjaga agar biaya sekolah tetap fokus pada hal-hal yang berdampak terhadap karakter dan tumbuh kembang peserta didik.
"Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya diluar kebutuhan pendidikan," ucapnya.
"Jadi, sikap saya tetap berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan panca waluya," tegas Dedi.
Di akhir pernyataannya, Dedi menyampaikan harapan agar industri pariwisata tetap tumbuh dan berkembang, namun lebih terarah kepada wisatawan yang memiliki kesiapan finansial. Ia menilai kegiatan study tour kerap menjadi beban psikis maupun finansial bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah.
"Salam hormat untuk semuanya ya, semoga diberkahkan dan semoga industri pariwisata tumbuh, sehingga nanti yang datang berwisata itu adalah orang luar negeri, orang-orang yang punya uang, yang memang murni melakukan kepariwisataan karena didasarkan kemampuan ekonomi, bukan orang-orang berpenghasilan pas-pasan dengan alasan studi tour akhirnya dipaksa harus pergi piknik, atau walaupun tidak dipaksa anaknya ngamuk di rumah karena malu kalau tidak ikut piknik," pungkasnya.
Menurut KBBI, study tour dan piknik memiliki perbedaan tujuan dan kegiatan. Piknik lebih berfokus pada rekreasi dan bersantai, sementara study tour memiliki tujuan edukasi, yaitu belajar sambil mengunjungi tempat-tempat tertentu.
(M Rizal Jalaludin)
Batal Demo Tolak Larangan Studi Tur, Pekerja Pariwisata Minta Gubernur Dedi Mulyadi Revisi Kebijakan |
![]() |
---|
Kecewa Dijawab Lewat Medsos, P3JB Minta Dukungan DPR RI Desak Dedi Mulyadi Cabut Larangan Study Tour |
![]() |
---|
Dampak Dedi Mulyadi Larang Study Tour, 50 Persen Pendapatan Pekerja Pariwisata Hilang |
![]() |
---|
Beda Study Tour dan Piknik seperti Disebut Dedi Mulyadi, antara Rekreasi Murni atau Sambil Belajar |
![]() |
---|
Sekolah di Bandung Bingung Sikapi soal Study Tour, Harus Ikut Larangan KDM atau Izin Farhan? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.