Poin-poin Tuntutan Demo Driver Ojol hingga Kurir ke Prabowo Subianto di Offbid Massal Aksi 217

TRIBUNJABAR.ID - Berikut inilah poin-poin tuntutan driver ojek online (ojol), taksi online, dan kurir lintas platform yang melakukan Offbid Massal Aksi 217.

Ribuan driver dan kurir lintas platform tersebut melakukan aksi demo.

Dalam demo tersebut mereka melakukan Offbid Massal Aksi 217 dan menyampaikan beberapa tuntutan.

Mereka mengaku sebagai korban Aplikator.

Aksi demo ribuan driver ojol, driver taksi online hingga kurir itu akan berpusat di sekitar Istana Negara, Senin 21 Juli 2025.

Baca juga: 4 Komunitas Pengemudi Ojol Nyatakan Dukung Potongan Komisi 20 Persen, Tak Akan Ikut Turun Aksi

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan aksi ini merupakan bentuk kekecewaan atas lambannya respons pemerintah terhadap tuntutan pengemudi online yang disampaikan sejak aksi damai pada 20 Mei 2025 lalu.

Mereka juga kecewa atas hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI.

"Aksi 217 akan lebih besar dari aksi-aksi sebelumnya karena akumulasi kekecewaan terhadap Kementerian Perhubungan dan Presiden Prabowo yang dianggap membiarkan masalah ini berlarut-larut," kata Igun dalam keterangan tertulis dikutip Senin, 21 Juli 2025.

Igun mengatakan, aksi hari ini akan diikuti sekitar 50.000 pengemudi transportasi online dari berabgai jenis layanan, termasuk roda dua, roda empat, dan kurir online.

Para peserta aksi akan melakukan offbid massal atau mematikan aplikasi secara serentak serta mengepung Istana Negara.

Garda Indonesia menghimbau masyarakat pengguna transportasi online dan layanan kurir untuk mengantisipasi terganggunya layanan pada hari Senin.

“Kami menyarankan pengguna jasa transportasi online dan UMKM untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sejak awal,” ujar Igun.

Garda juga menyoroti keputusan pemerintah menaikkan tarif ojol sebesar 15 persen yang dianggap kontra produktif.

Mereka mempertanyakan keberpihakan pemerintah, apakah lebih condong pada kepentingan aplikator dibanding pengemudi.

“Jika tuntutan tidak ditanggapi, aksi 217 bukan yang terakhir. Aksi lanjutan akan dilakukan secara bergelombang dari Agustus hingga Desember 2025 di berbagai wilayah Indonesia,” kata Igun.