Pendidikan Merupakan Tanggung Jawab Negara

Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa. Tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Diperlukan sinergi antara kebijakan yang kuat, anggaran yang memadai, serta partisipasi publik dalam pengawasan. Sebagaimana ditegaskan oleh Prasetyo & Wulandari (2024), pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan adalah syarat mutlak menuju Indonesia Emas 2045. Sudah saatnya negara hadir secara penuh, berkeadilan, dan berpihak pada mereka yang paling membutuhkan pendidikan.

Daftar Referensi

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2003). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
• Kompas. (2024, Februari 17). Pidato Mendikbud: Pendidikan Harus Berpihak pada yang Belum Terlayani.
• Maulida, N., & Sari, A. P. (2022). Inklusi pendidikan untuk anak marginal: Studi kasus di Papua. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan, 10(1), 55–68.
• Nurhadi. (2020). Pendidikan sebagai instrumen negara kesejahteraan. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 23(2), 112–127.
• Prasetyo, H., & Wulandari, T. (2024). Pendidikan sebagai jalan menuju Indonesia Emas 2045. Jurnal Strategi Pembangunan Nasional, 8(1), 13–27.
• Pratiwi, E. D. (2021). Akses pendidikan di wilayah 3T: Tinjauan kebijakan dan tantangannya. Jurnal Kebijakan Publik, 15(2), 95–106.
• Susanto, R. (2019). Dampak liberalisasi pendidikan terhadap akses masyarakat miskin. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 20(1), 74–88.
• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• World Bank. (2022). Education Sector Assessment in Indonesia: Equity and Efficiency Gaps. Washington, DC: World Bank.
• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). Laporan Indikator Kinerja Sektor Pendidikan. Jakarta: Bappenas.
• Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). Audit Dana Pendidikan Tahun Anggaran 2022.