Kebijakan Dedi Mulyadi Rombel 50 Siswa Sulit Diterapkan di Indramayu, Kelas Terlalu Sempit

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Kebijakan rombongan belajar (rombel) 50 siswa di tahun ajaran 2025/2026 yang dibuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sulit diterapkan di Kabupaten Indramayu.

Seperti yang terlihat di SMKN 1 Balongan, di sana ruangan kelas hanya mampu menampung 38-40 siswa saja.

Wakasek Kesiswaan SMKN 1 Balongan, Muhammad Tajudin mengatakan, jika dipaksakan 50 siswa ruangan kelas akan sempit dan tidak akan ada jarak antara bangku siswa dan guru.

Baca juga: PRIHATIN Sekolah Swasta di Ciamis Krisis Siswa, Tiga SMK Tak Dapat Pendaftar Buntut Kebijakan KDM

“Kalau 50 siswa dalam satu kelas gak memungkinkan. Di kita ruangannya tidak bisa menampung, kemudian dari meja kursi juga,” ujarnya, Senin (21/7/2025).

Tajudin menyampaikan, perihal keterbatasan ini pun sudah disampaikan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat.

Dari dinas pun, lanjut dia, beruntungnya memaklumi soal kendala yang dialami sekolahnya tersebut.

Diketahui kebijakan rombel 50 siswa ini merupakan tindak lanjut dari program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS).

SMKN 1 Balongan Indramayu sendiri mendapat tambahan 44 siswa dari program tersebut. Jumlah siswa itu kemudian disebar dalam 14 rombel yang ada di sekolah setempat.

Pada kesempatan itu, Tajudin juga mengajak untuk melihat bagaimana kondisi ruang kelas isi 40 siswa. 

Dari pantauan di lapangan, ruang kelas itu sudah sesak. Misal ditambah satu jajar bangku lagi, maka tidak ada celah antara bangku siswa dan guru.

“Makanya kalau dipaksa 50 siswa gak muat,” ujar dia.

Dalam memfasilitasi satu ruangan kelas berjumlah 40 siswa ini, pihak SMKN 1 Balongan juga menemui kendala lain.

Yakni soal mebeler, awalnya bangku dan kursi yang tersedia tidak mencukupi untuk siswa dari program PAPS.

Baca juga: DAFTAR Sekolah Swasta di Indramayu dan Berapa Jumlah Murid Barunya di 2025, Ada yang 0

Pihak sekolah kemudian melakukan inisiatif dengan memperbaiki stok bangku dan kursi yang rusak. Minimalnya, agar bangku kursi itu bisa layak digunakan sembari menunggu pengadaan baru dari pemerintah.