Berita Viral

Alasan Kepsek di Pamulang Belum Disanksi setelah Minta Ditransfer, Dikbud Tangsel: Bisa Pencopotan

Sanksi pencopotan mengintai Kepala SDN Ciledung Barat, Pamulang, yang viral meminta orang tua murid mentransfer uang seragam ke rekening pribadi.

Penulis: Rheina Sukmawati | Editor: Rheina Sukmawati
Kolase Dok. Pribadi Narasumber via Kompas.com, TribunTangerang/Ikhwana Mutuah Mico
TRANSFER UANG SERAGAM - (Kiri) Nur Febri Susanti (38), seorang ibu rumah tangga di Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel) yang bercerita harus mentransfer uang seragam Rp2,2 juta ke rekening kepala sekolah. (Kanan) Kepala Dindikbud Kota Tangsel, Deden Deni saat diwawancarai pada Senin (21/7/2025) terkait kasus kepala sekolah minta ditransfer uang seragam. 

Cerita Orang Tua Murid

Sebelumnya, Nur Febri Susanti mengungkapkan kegundahannya terkait biaya seragam sekolah untuk kedua anaknya yang bersekolah di SDN Ciledug Barat, Pamulang, Tangerang Selatan.

Nur terkejut saat menerima rincian biaya seragam sebesar Rp1,1 juta per anak, yang meliputi baju batik, muslim, olahraga, dan buku paket, pada 11 Juli 2025.

"Saya kaget waktu kepala sekolah langsung bilang biayanya Rp1,1 juta per anak, untuk baju batik, muslim, olahraga, dan buku paket," ucap Nur, Selasa (16/7/2025), dikutip dari Kompas.com.

Dengan total Rp2,2 juta untuk kedua anaknya, Nur berharap bisa mencicil, namun permintaannya ditolak.

"Saya tanya bisa dicicil atau tidak, jawabannya 'kalau bisa jangan dicicil, kasihan anaknya nanti beda sendiri dari teman-temannya'," katanya.

Nur, yang suaminya berprofesi sebagai tukang parkir, merasa nominal tersebut terlalu besar.

Baca juga: Ibu di Pamulang Tak Bisa Beli Seragam Rp2,2 Juta Ditransfer ke Kepsek, Anak Tiba-tiba Tak Diterima

Ia juga mempertanyakan kebijakan tersebut karena setelah mencari tahu di internet, sekolah negeri itu gratis.

"Tapi ini kok mahal ya, hanya untuk seragam. Saya pikir ada yang tidak sesuai," ucapnya kecewa.

Lebih lanjut, Nur mengaku diminta mentransfer uang pembelian seragam langsung ke rekening pribadi kepala sekolah, bukan rekening koperasi sekolah.

Setelah menyampaikan keluhannya di media sosial, Nur mengaku ditegur dengan nada tinggi oleh kepala sekolah.

Di tengah upayanya mencari solusi, Nur juga mendapat kabar bahwa anaknya sempat tidak bisa diterima dengan alasan administrasi.

Padahal, kata Nur, surat penerimaan kedua anaknya itu telah ia pegang.

"Awalnya itu dibilang anak saya tidak diterima, karena alasan administrasi, saya disuruh cari sekolah lain, padahal surat penerimaan sudah ada," tutur Nur.

"Jadi sudah tiga hari masa MPLS ini belum masuk (sekolah)," tambah Nur.

(Tribunjabar.id/Rheina) (TribunTangerang.com/Ikhwana Mutuah Mico) (Kompas.com/Muhammad Isa Bustomi)

Baca berita Tribunjabar.id lainnya di Google News.

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved