Alasan Kepsek di Pamulang Belum Disanksi setelah Minta Ditransfer, Dikbud Tangsel: Bisa Pencopotan

TRIBUNJABAR.ID - Sanksi pencopotan mengintai Kepala SDN Ciledung Barat, Pamulang, Tangerang Selatan yang viral meminta orang tua murid mentransfer uang seragam ke rekening pribadinya.

Kepala sekolah yang bernama Ira Hoeriah itu menjadi sorotan setelah orang tua murid bernama Nur Febri Susanti (38) mengungkap bahwa ia harus mentransfer uang seragam senilai Rp1,1 juta per anak ke rekening pribadi.

Sementara, Nur memiliki dua anak yang adalah pindahan dari Jakarta, sehingga ia harus mentransfer sebesar Rp2,2 juta kepada Ira Hoeriah.

Setelah tidak mampu membayar, Nur dikabarkan oleh sekolah bahwa anak-anaknya tidak diterima karena alasan administrasi.

Kasus ini pun menjadi perhatian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan (Dikbud Tangsel).

Kepala Dikbud Tangsel Deden Deni, menyatakan bahwa pemeriksaan tengah berlangsung hingga saat ini dengan cara transparan serta menyeluruh. 

Pihaknya juga akan memeriksa para orang tua murid di SDN Ciledug Barat untuk mengungkap fakta secara objektif.

"Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh termasuk kepada orang tua murid untuk mengetahui tingkat kesalahan kepala sekolah," ujar Deden di kantornya, Serpong, Tangsel, Senin (21/7/2025), dikutip dari TribunTangerang.

Baca juga: Nasib Kepsek di Pamulang yang Minta Ditransfer Uang Seragam, Dikbud Tangsel: Baru Pertama Kali

Deden menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan merekomendasikan sanksi tegas, termasuk pencopotan jabatan, apabila Ira Hoeriah terbukti melakukan pelanggaran berat.

"Jika kesalahan kepala sekolah terbukti berat, maka sanksi yang diberikan bisa berupa pencopotan dari jabatannya," ucap Deden.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Deden menekankan pentingnya menjaga akses pendidikan yang adil bagi semua anak bangsa. 

Oleh karena itu, segala bentuk pungutan liar di sekolah negeri tidak akan mendapatkan toleransi.

Ia juga berharap proses pemeriksaan dapat segera rampung, agar ada kejelasan terkait dugaan pelanggaran ini.

"Semoga dalam waktu dekat, sudah ada laporan dari Inspektorat Tangsel," pungkasnya.

Adapun, kedua anak Nur Febri Susanti yang sempat tidak masuk sekolah karena tak mampu membayar uang seragam kini sudah mengikuti kegiatan belajar dan mengajar di SDN Ciledug Barat.

Cerita Orang Tua Murid

Sebelumnya, Nur Febri Susanti mengungkapkan kegundahannya terkait biaya seragam sekolah untuk kedua anaknya yang bersekolah di SDN Ciledug Barat, Pamulang, Tangerang Selatan.

Nur terkejut saat menerima rincian biaya seragam sebesar Rp1,1 juta per anak, yang meliputi baju batik, muslim, olahraga, dan buku paket, pada 11 Juli 2025.

"Saya kaget waktu kepala sekolah langsung bilang biayanya Rp1,1 juta per anak, untuk baju batik, muslim, olahraga, dan buku paket," ucap Nur, Selasa (16/7/2025), dikutip dari Kompas.com.

Dengan total Rp2,2 juta untuk kedua anaknya, Nur berharap bisa mencicil, namun permintaannya ditolak.

"Saya tanya bisa dicicil atau tidak, jawabannya 'kalau bisa jangan dicicil, kasihan anaknya nanti beda sendiri dari teman-temannya'," katanya.

Nur, yang suaminya berprofesi sebagai tukang parkir, merasa nominal tersebut terlalu besar.

Baca juga: Ibu di Pamulang Tak Bisa Beli Seragam Rp2,2 Juta Ditransfer ke Kepsek, Anak Tiba-tiba Tak Diterima

Ia juga mempertanyakan kebijakan tersebut karena setelah mencari tahu di internet, sekolah negeri itu gratis.

"Tapi ini kok mahal ya, hanya untuk seragam. Saya pikir ada yang tidak sesuai," ucapnya kecewa.

Lebih lanjut, Nur mengaku diminta mentransfer uang pembelian seragam langsung ke rekening pribadi kepala sekolah, bukan rekening koperasi sekolah.

Setelah menyampaikan keluhannya di media sosial, Nur mengaku ditegur dengan nada tinggi oleh kepala sekolah.

Di tengah upayanya mencari solusi, Nur juga mendapat kabar bahwa anaknya sempat tidak bisa diterima dengan alasan administrasi.

Padahal, kata Nur, surat penerimaan kedua anaknya itu telah ia pegang.

"Awalnya itu dibilang anak saya tidak diterima, karena alasan administrasi, saya disuruh cari sekolah lain, padahal surat penerimaan sudah ada," tutur Nur.

"Jadi sudah tiga hari masa MPLS ini belum masuk (sekolah)," tambah Nur.

(Tribunjabar.id/Rheina) (TribunTangerang.com/Ikhwana Mutuah Mico) (Kompas.com/Muhammad Isa Bustomi)

Baca berita Tribunjabar.id lainnya di Google News.