Fakta Baru di Balik Mundurnya Kades Buniasih yang Didemo Warga, Tak Punya Rumah sampai Jual Sawah

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Badan Permusyawaratan Desa Buniasih meminta Pemkab Tasikmalaya segera menerbitkan SK terkait penunjukan pejabat sementara (Pjs), usai mundurnya Dede Egi Ramdani sebagai Kades.

Mundurnya Dede Egi Ramdani dipicu karena pembangunan di wilayahnya tidak pernah dirasakan, sampai gaji RT dan RW selama tiga bulan berturut-turut tidak pernah disalurkan.

Bahkan ada dugaan anggaran Desa hingga gaji RT RW selama ini digunakan untuk bermain judi slot atau judi online oleh Kades Buniasih.

"Yang jelas besok kami akan ke Dinas Pemdes untuk meminta diterbitkan SK bupati tentang penunjukan Pj Desa Buniasih," kata Ketua BPD Desa Buniasih Zenal Abidin ketika dikonfirmasi wartawan TribunPriangan.com, Rabu (16/7/2025).

Ketika ditanyai ada informasi eks Kades Buniasih kerap maen slot, Zenal menegaskan rumornya seperti itu tapi belum tahu kepastiannya.

"Ya itu emang rumor yang terjadi seperti itu. Tapi kepastiannya saya kurang tahu seperti apa," ungkap Zenal.

Baca juga: Wali Kota Tasikmalaya Didemo, Tuntut Ada Gebrakan dan Tak Cuma Hadiri Seremoni

Kades Buniasih disebut tak punya rumah pribadi.

Dede dikabarkan masih hidup menumpang di rumah mertuanya.

"Kalau melihat kenyataan kayanya seperti itu, kalau dia mau anggaran desa digunakan untuk beli rumah atau yang lainnya harus ada, ini kan dia tidak punya apa-apa," ucapnya.

Ia juga mendapat informasi sawah yang dimiliki Kades puk sudah habis dijual, tapi uangnya habis tidak jelas.

Seharusnya kalau memang anggaran desa selama ini tidak digunakan, tentu ada wujudnya, tapi semua habis tak jelas pengunaannya.

"Warga menuntut transparansi anggaran Desa, sementara itu, uang di desa hilang tanpa jejak, kan jadi pertanyaan semua pihak termasuk warga," jelasnya. 

Sebelumnya massa dari 6 kampung ontrog kantor Desa Buniasih dan meminta Kades turun dari jabatan. 

Aksi ini dilakukan, karena massa mengganggap selama kepemimpinan Dede Egi Ramdani Edi dianggap tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejak tahun 2023 sampai tahun 2025. Bahkan gaji RT RW pun tidak pernah dicairkan selama tiga bulan berturut-turut.

Didemo Warga